Web Mahasiswa

Berpacu menjadi yang terbaik

PEMIKIRAN SOEKARNO, STAATPARTIJ, DAN DEMOKRASI TERPIMPIN YANG DICETUSKANNYA

09 January 2014 - dalam Umum Oleh siti-alvi-fisip12

Pemikiran Soekarno, Staatspartij, dan Demokrasi Terpimpin  yang dicetuskannya

Internalisasi sistem demokrasi multipartai dalam sistem politik di Indonesia dapat ditarik ke belakang dalam pertarungan hegemoni politik memperebutkan kekuasaan negara dari Soekarno empat bulan pertama. Pergantian sistem presidensial kearah sistem parlementer pada November 1945 merupakan awal dari pemberlakuan sistem multipartai dalam politik formal Indonesia dan akhir gagasan Staatpartij (Partai Negara) yang ditawarkan Soekarno segera setelah proklamasi kemerdekaan.

Pada November 1945, Soekarno kemudian juga mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin”. Deklarasi ini bukanlah semata-mata hanya keinginan yang muncul dengan sendirinya. Namun, hal ini diakibatkan oleh adanya pelaksanaan demokrasi multipartai yang mana membawa sebuah pergantian cepat kepala pemerintahan. Dalam pergantian ini, terjadilah banyak sekali pemberontakan yang berbasis agama dan regional. Nah, dengan adanya demokrasi terpimpin ini, Soekarno berharap bisa menyalurkan inisiatifnya untuk mempersatukan bangsanya.

Demokrasi terpimpin ini kemudian tidaklah berjalan secara baik-baik saja. Lalu...apa yang terjadi kemudian? Ya, militer pada zaman ini yangmana memiliki peran strategis dalam negara secara efktif memanfaatkan sistem ini membangun mesin politik guna mengimbangi Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menjadikannya sebagai prolog bagi kehancuran keduanya.

Hubungan Soekarno dan Staat Partij

            Pada masa akhir pemerintahan atau pendudukan Jepang di Indonesia, terbentuklah susunan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mana pada dasarnya menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah presiden kita hanya diam atas sistem ini? Nah. . . jawabannya adalah “TIDAK”. Dalam hal ini. Soekarno mencoba memanfaatkan sistem presidensial ini untuk menyatukan bangsa Indonesia dan menjaga Indonesia dari ancaman luar atau “Asing”, fragmentasi politik, dan tendensi revolusionar pasca-proklamasi kemerdekaan.

            Sejak Soekarno memasuki dunia politik yang mana dimulai pada pertengahan tahun 1920, ada 1 hal yang tak pernah oleh Soekarno ditinggalkan. Apa itu? Jawabannya cukup simpel sekali. 1 kata yang sangat memotivasi dan mampu mengangkat semangat perjuangan. “PERSATUAN”. Sebuah tema yang senantiasa ia gulirkan tanpa bosan-bosannya. Dengan tema ini, Soekarno berharap mampu menghindari beberapa masalah yang mampu mengurangi kekuatan negara dalam hal ini persatuan bangsa. Soekarno menyadari bahwasanya perpecahan dan fragmentasi adalah adalah sebuah warisan sejarah sejarah gerakan nasional anti-penjajahan di Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Soekarno memanfaatkan otoritas konstitusionalnya “mencegah” potensi perpecahan dan membawa bangsanya untuk bersatu melalui jalan revolusi. Revolusi yang mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur (masyarakat yang sama rata) serta merdeka dari segala pihak. Dalam konteks tujuan yang digadang-gadangnya ini kemudian ia menggagas adanya konsep tentang “Staat Partij” atau “Partai Negara” dibawah pemerintahan presidensi pada saat itu yang mana sistem ini digunakan untuk menjaga persatuan bangsanya melalui kesatuan arah politik ini.

Menurut sejarawan Onghokham “Saat ini republik sedang terombang-ambing diantara dua kemungkinan yakni menempuh jalan revolusi atau menghadapi amuk rakyat. Rakyat yang selama ini ditindas rezim kolonial Hindia-Belanda dan pemerintah pendudukan Jepang berpotensi melakukan amuk semacam pembalasan dan penghancuran total. Sementara untuk memimpin revolusi diperlukan alat seperti partai politik , kader , dan persiapan untuk memimpin rakyat”.¹ dan jika difahami lebih jauh, konsep partai negara yang digagas oleh Soekarno berarti ditujukan untuk memberi kepemimpinan politik  dan mencegah “Amuk Rakyat”. Inilah karisma Soekarno yang dengan jiwa optimisme, keteduhannya, dan ketegasannya mampu menanamkan karismatik dalam dirinya secara kuat terlihat dan diakui di sanubari rakyat. Sesuatu hal yang jarang dimiliki bahkan tidak dimiliki dan tidak ditandingi tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka, sampai pada partai-partai yang berdiri pada awal revolusi 1945 hingga pemerintahan sekarang ini.

Sebelum Soekarno menggagas adanya “Staat Partij”, sebelumnya Soekarno telah menggagas beberapa partai pada masa sebelumnya. Gagasan itu  diantaranya adalah (a) Partai Nasional Indonesia yang digagas tahun 1920-an (b) Partai Marhenisme pada tahun 1930-an yang mana terdiri atas masyarakat “merheinis”,masyarakat yang memegang teguh semboyan dan prinsip “SAMA RASA, SAMA RATA, dan MENOLAK PENINDASAN”  (c) Pusat Tenaga Rakyat “PUTERA” pada tahun 1940-an. Ketiga partai ini sesungguhnya memiliki gagasan yang sama, yakni mencakup semua aliran politik dan dengan demikian menghindari ketegangan dan petikaian terbuka yang merupakan sifat yang melekat pada sistem multipartai dan memusatkan seluruh kekuatan pada tujuan bersama yakni untuk mencapat dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun tatanan sosial yang adil.² Partai tunggal ini diyakini dan diharapkan akan mampu membatasi dan menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada dalam bermacam-macam partai. Selain itu, partai tunggal ini juga diharap menjadi partai satu-satunya sehingga menghapuskan adanya persaingan antar partai yang dapat menimbulkan konflik sehingga terjadi perpecahan dan bahkan pertikaian yang mengancam persatuan republik yang baru saja lahir.³

Gagasan Soekarno ini sebanding lurus dengan pemikran yang dimiliki oleh Tan Malaka yang juga tidak setuju dengan adanya berbagai partai.

 

 

 

Dalam cuplikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa suasana politik yang masih belum pasti ini, jika terdapat berbagai partai politik dengan corak dan golongan-golongan yang berbeda maka akan menimbulkan susahnya pengendalian internal maupun eksternal baik hubungan dalam negeri ataupun luar negeri dalam hal ini musuh republik Indonesia. Oleh sebab itu, baiklah diperkuat saja  pemerintahan yang ada diperkuat dengan pemimpin yang revolusioner dan bertanggung kawab dengan semangat persatuan bangsa yang tinggi.

Beberapa hari setelah kemerdekaan tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1945, Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia menggulirkan gagasan tentang pembentukan sebuah partai. Sebuah partai tunggal atau partai negara yang bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai ini merupakan simbol adanya kesungguhan visi Soekarno dalam menggerakkan kesatuan dan persatuan untuk mencapai satu kekuatan yang hebat dalam segala perjuangan. Sebuah partai yang bertugas sebagai pembela Republik, memperkuat semangat patriotisme, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan ekonomi dan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Partai Nasionalis Indonesia bukanlah partai tunggal yang diharapkan Soekarno sebagai partai yang sementara saja. Namun partai ini mampu berdiri lama ditengah-tengah masyarakat. Dengan misinya dalam berbagi aspek yang mana terdiri atas aspek politik, sosial ekonomi, dan aspek kultural diharap mampu menguatkan partai ini. Misi itu teruarai sebagai berikut : (a) Aspek Politik yang mana diharap mampu menumbangkan dominasi bangsa asing untuk menggantinya dengan suatu sistem pemerintahan tang demokratis (b) Aspek  sosial dan Ekonomi yang diharapkan mampu mengehntikan eksploitasi ekonomi asing dan membangunkan suatu masyarakat baru bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan. (c) Aspek Kultural yang mengidupkan kembali kepribadian bangsa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan disesuaikan dengan perubahan zaman.5

Partai Nasionalis Indonesia ini mengusung para pengurus besar nasionalis lama yang sesungguhnya memiliki jiwa revolusioner tinggi. Pengurus itu terdiri atas Mr. Sartono, Abikusno Tjokrosuyoso, M.Tabrani, Anwar Tjokroaminoto, dll. Presiden Soekarno sebagai menjadi Pemimpin Besar Pertama, Mohammad Hatta sebagai Pemimpin Besar Kedua. Mr GatotTarunamiharja sebagai ketua umum dengan anggota-anggotanya yakni Mr Iwa Kusumantri, Sayuti Melik, Mr Soedjono, dan Mr AA Maramis.Soekarno mengajukan Abikusno seorang tokuh islam , sebagai Ketua Seksi Politik karena dianggap mampu mewakili politik anti-barat dalam menghadapi Belanda dan Sekutu. 6

 

 

 

5Diambil dari buku Pedoman Kuliah Pemikiran Politik Indonesia yang dicetak dan dibagikan oleh Hima Ilmu Administrasi Negara 2013 dalam sub bab “Nasionalisme Radilal” hal 3

6Onghokham , “Soekarno dan Partai Pelopor”, dalam Wilson (ed), PRISMA Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar (Jakarta : LP3ES :2013), hal.64.

            Jika dilihat dari struktur pengurus Partai Nasionalis Indonesia ini, sudah wajarlah jikalau kita beranggapan bahwa kepengurusan ini sama dengan kepengurusan “Jawa Hookokai” atau nama lainnya adalah Kebangkitan Rakyat Jawa. Sebuah organisasi yang dibentuk pada masa pemerintah kependudukan Jepang pada 1944 tepatnya pada saat kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Hanya saja, kedudukan para pengurus yang agaknya berbeda dengan kedudukan mereka ketika duduk di “Jawa Hokokai”.

            Gagasan tunggal serta pengangkatan para revolusioner yang berdasar latar belakang masing-masing telah memiliki pengalaman tentang efektivitas mobilisasi politik di zaman penduudukan Jepang agaknya memengaruhi Soekarno menganggap keputusannya adalah tepat. Sistem partai tunggal lebih berguna bagi bangsa, dan kepengurusan lebih cocok dan pantas buat bangsa dan dirinya.

Kepengurusan PNI segera mendapat kritik luas, karena keterwakilan golongan islam yang dianggap sangat kecil. Sementara tudingan bahwa kepengurusan partai tidak memiliki kelompok bawah dan para pejuang yang berada dibalik layar sangat tidak ada dasar sama sekali, karena Sayuti Melik, Wikana, Supeno, Suroto, Sukarni, dan Sjarif Thajeb juga  ikut bergabung dalam partai ini. Namun, serangan ini tidak apa-apanya jika dibanding dengan serangan satu ini yakni serangan dari Sutan Sjahrir dan golongan muda. Sutan Sjahrir gan golongan muda ini menganggap bahwa partai ini didominasi oleh tokoh-tokoh politik yang pernah menduduki jabatn tinggi dalam penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh ini telah menikmati jabatan dan penghidupan yang layak di tengah-tengah penderitaan rakyat yang menghadapi kerasnya kehidupan dimasa pendudukan penjajah. Selain itu, anggapan nyang muncul dari kritikus muda ini adalah para pimpinan PNI adalah kaum kolaborator. Suatu kaum yang berkolaborasi dengan para penjajah untuk mendapat posisi aman, yang tidak memiliki landasan moral untuk memimpin Indonesia merdeka. Hal inilah yang semakin banyak dan memperkuat anggapan bahwa partai ini sama dengan “Jawa Hokokai”. Partai yang sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kritikan yang lain lagi adalah Partai Nasionalis Indonesia ini identik dengan partai Nazi di Jerman dan Partai Fasis di Italia sebelum Perang Dunia II.  Keadaan PNI semakin tidak kondusif ketika terjadi perpecahan internal karena masalah pribadi dan masalah ideologis antara Sartono dan Abikusno.

Selain terjadi perpecahan internal yang terjadi karena masalah pribadi dan masalah ideologis, ada pula masalah yang lain yang muncul yakni terjadinya dualisme dan ketumpangtindihan “kepemimpinan” antara Partai Nasionalis Indonesia dengan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Komisi yang mana hendak difungsikan sebagai badan legislatif sementara, sedangkan PNI sebagai alat mobilisasi untuk mendukung kepemimpinan Soekarno.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, telah diadakan sidang di Gedung Pusat Kebaktian Rakyat Jawa di Gambir, Jakarta. Sidang ini ditujukan untuk mendiskusikan dan membentuk adanya KNIP dan mengisi kepengurusan KNIP. Sidang ini dipimpin oleh Wapres Mohammad Hatta. Namun, sebelum adanya pengisian personalia KNIP, terlebih dahulu harus ada pembubaran Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 25 Agustus 1945, kemudian diumumkan nama-nama yang menduduki dan mengisi personalia di KNIP. Anggotanya berjumlah 136 orang. Dan beberapa anggota dari KNIP adalah 30 orang dari 34 anggota PNI. Inilah yang semakin membingungkan dan yang kemudian dinamakan sebagai dualisme “kepemimpinan” antara PNI dan KNIP. Menurut George McTurnan Kahin dalam majalah PRISMA “Dengan terbentuknya KNIP disamping PNI tentu telah menimbulkan dualisme kepemimpinan politik dalam negara. Partai tunggal itu perlu segera dibubarkan karena dinilai bisa menandingi dan menyaingi KNIP , yang berpotensi menimbulkan perpecahan.” 7

Serangan yang bertubi-tubi yang terurai dari kritikan Sutan Sjahrir, serangan luar karena masalah-masalah yang timbul didalamnya inilah menyebabkan PNI yang awalnya digadang-gadang mampu dan pasti bisa mempersatukan bangsa justru gagal berkembang. Selain itu, dengan alasan perlunya memusatkan seluruh perhatian dan persatuan rakyat, Soekarno akhirnya menyatakan bahwa aktivitas dan persiapan untuk membangun PNI untuk sementara ditunda.

Pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah kemudian mengekuarkan maklumat yang pada intinya adalah menghimbau seluruh rakyat Indonesia sejak tanggal 1 September 1945 mampunyai dan mengibarkan bendera Merah Putih dan “merdeka” sebagai salam nasional. Selain itu, penegasan tentang penundaan semua aktivitas PNI juga dirangkai disini. Segala aktivitas harus dicurahkan ke dalam KNIP yang dibentuk dari tingkat desa sampai pada tingkat nasional. Maklumat Soekarno ini kemudian diikuti oleh pernyataan bahwa seluruh energi harus dicurahkan pada KNI yang kedudukannya sangat penting untuk memusatkan segala tindakan dan susunan rakyat dan persetujuan resmi dari pimpinan PNI yang ditandatangani oleh Sayuti Melik. Alasan lain yang mendasar adalah bahwa KNIP adalah Komite Nasional yang mana mengharuskan PNI sebagai tulang punggungnya , dan anggota-anggota KNIP yang diantaranya juga anggota dari PNI mampu menjadi motor penggerak perjuangan Indonesia.

Komite-komite nasional kemudian dibentuk disetiap daerah di Indonesia yang mewakili rakyat secara keseluruhan, bukan mewakili partai. Anggota-amggota KNI adalah para pemimpin rakyatdari semua golongan, aliran, kaum priyayi, para ulama, pengikut gerakan nasionalis, para pemuda, saudagar, pedagang, kaum tani, dll. semua diharapkan bekerjasama dalam komite-komite nasional itu. Tugas komite adalah (a) menyatakan kehendak rakyatuntuk merdeka (b) menggalang semua golongan ke dalam suatu kesatuan yang tak dapat dipecah-pecah (c) menjamin keamanan rakyat (d) mendukung para pemimpin untuk upaya mereka mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia.8

 

 

7 George Mc Turnan Kahin, “Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia”, dalam Wilson (ed), PRISMA Soekarno : Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar ( Jakarta : LP3ES : 2013), hal.65.

8 Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (Jakarta: LP3ES,1987), hal  390.

            Struktur organisasi KNI sendiri pada dasarnya merupakan kelanjutan dari cabang-cabang Hokokai pada masa pendudukan jepang dan merupakan elite nasionalis. Oleh karena itu, KNI kerap berseberangan pandangan dengan kaum radikal di tingkat lokal.

Pada tanggal 4 September 1945, Soekarno mengumumkan adanya pembentukan sebuah kabinet. Pengumuman ini disampaikan di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Kabinet yang terbentuk ini kerap kali mendapat oleh lawan-lawan politiknya sebagai kabinet “Bucho”. Mengapa demikian? Ya, karena sebagian besar anggota  dari kabinet ini adalah bekas pegawai Jepang.Kabinet ini melanjutkan struktur “kepala kantor” (Burcho) atau penasihat (Sanyo) warisan pemerintahan militer Jepang. Dan tepat pada tanggal 10 September 1945 , presiden Soekarno mengeluarkan sebuah maklumat yang menyatakan bahwa hanya perintah dari Pemerintah Republik Indonesia yang mesti ditaati rakyat Indonesia.

Apakah Transisi Kekuasaan ataukah Silent Coup?

Pada awal bulan November 2013, terjadilah transisi kekuasaan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Hal ini menunjukkan efektivitas dwi tunggal M.Hatta-Sutan Sjahrir dalam arena politik formal. Keduanya berhasil mendesak Soekarno mundur dari pusat kekuasaan dan menikmati peran simbolis. Kejadian yang berlangsung cepat ini (Oktober-November 1945) itu juga semakin menghancurkan mitos “Dwi Tunggal Soekarno-Hatta”. Transisi dari sistem pemerintahan presidensil ke pemerintahan parlementer diawali dengan sebuah petisi yang ditandatangani puluhan anggota KNIP dan diajukan kepada presiden Sorkarno agar KNIP diberi wewenang legislatif.

Pada tanggal 16 Oktober 1945, berdasarkan petisi tersebut Muhammad Hatta akhirnya mengeluarkan maklumat No.X yang menetapkan dan menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pada 1 November 1945, pemerintah mengeluarkan sebuah manifesto politik yang ditandatangani Muhammad Hatta. Secara eksplisit maklumat tersebut menyatakan bahwa pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia dari sekutu maupun pihak Belanda yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas harta benda milik asing yang dikuasai pemerintah. Secar implisit, isi maklumat tersebut menohok para tokoh pergerakan nasionalis Indonesia yang pernah bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang.

Serangan bertubi-tubi terhadap Soekarno sebagai “agen Jepang” tentu agak mengherankan, karena menjelang kedatangan bala tentara Jepang ke Hindia-Belanda telah dicapai kesepakatan diantara beberapa tokoh pergerakan nasional. Sjahrir berjuang di bawah tanah sedangkan Soekarno-Hatta berjuang dengan cara bekerja sama.

Pada saat yang sama manifesto politik terjadi dalam waktu itu. Manifesto politik tersebut menjadi isyarat dukungan Barat terhadap pemerintah Republik Indonesia. manifesto itu mengharapkan pemerintah Amerika Serikat memberi asistensi kepada Indonesia di masa depan, menghargai hak perusahaan asing dan modal asing. Bagi Sjahrir setiap politik yang condong ke sosialisme akan mendorong Amerika Serikat dan Inggris memihak Belanda untuk melawan Republik Indonesia. manifesto politik itu juga dapat dibaca sebagai jaminan bahwa cara dan sebuah pemerintahan revolusioner anti-Barat tidak cocok untuk Republik. Untuk meraih dukungan dan simpati Republik perlu bersikap kooperatif dengan Barat. Sosok Soekarno yang dinilai tidak cocok dengan logika itu maka dia harus disingkirkan.

Pada pertengah November 1945 Badan Pekerja KNIP mengajukan sebuah usulan kepada pemerintah mengenai pertanggungjawaban menteri-menteri kepada sebuah badan perwakilan rakyat (KNIP). Usulan badan pekerja KNIP No.5 yang tertanggal pada 11 November 1945 itu disetujui Wakil Presiden Moh. Hatta atas nama Presiden Soekarno. Diterimanya usulan badan pekerja KNIP ini secara otomatis mengakhiri kekuasaan Soekarno atas eksekutif dan legislatif serta mentransformasikan sistem pemerintah ke sistem parlementer. Dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar itu, kemudian terjadilah “Perubahan praktik ketatanegaraan” tanpa mengubah ketentuan UUD 1945 yang mana ditandai dengan keluarnya maklumat Wakil Presiden yang tertanggal pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tertanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer dan multipartai. Transisi pemerintahan dari Soekarno ke Sjahrir sempat menciptakan 2 kabinet dalam beberapa hari saja. Namun, dualisme ini berakhir ketika Soekarno mengangkat kabinet Sjahrir. Kabinet ini berbeda dengan kabinet yang sebelumnya karena para menteri sekarang diangkat dari partai-partai politik. Program dari kabinet ini adalah (1) Menyempurnakan susunan pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat;(2) Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan peri keadilan dan peri kemanusiaan; (3) Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan pembagian pangan; (4) Berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.9

Naiknya Sutan Sjahrir menjadi kepala pemerintahan dalam sistem parlementer dan multipartai tentu diharapkan dapat menarik dukungan Barat karena sikap anti-fasisnya. Lebih jauh lagi Sjahrir dipandang sebagai orang yang cocok menginternalisasikan model demokrasi ala Barat ke dalam Republik. Sementara itu, pemerintah Belanda secara tidak langsung mendukung transisi kekuasaan dari Soekarno ke Perdana Menteri Sutan Sjahrir karena hal ini dinilai sesuai dengan kepentingan politik ekonomi mereka. Pemerintah Belanda sejak awal telah mengamati proses “de-Soekarnoisasi” dalam pimpinan politik nasional pasca proklamasi. Menurut Benedict Anderson transisi kekuasaan pemerintahan dari Soekarno ke Sjahrir adalah silent coup atau kudeta diam-diam yang dalam arti cara melakukannya sangatlah cerdas, tenang, dan damai.10

9 George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia : Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik (Jakarta: Pusataka sinar Harapan dan UNS Press,1995), hal. 186

10 Harry A Poeze, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. (Jakarta: KITLV-Indonesia-Yayasan Obor, 2008), hal. 116.

Soekarno yang begitu populer di “akar rumput” dikalahkan   di dalam pertarungan politik di pucuk kekuasaan oleh kombinasi Sjahrir-Hatta. Dua orang yang tidak mempunyai kekuatan organisasi dan pengaruh luas di kalangan masyarakat. Isu ini menguat karena dua keputusan penting yang menjadi landasan pergantian presidensiil ke sistem parlementer yang ditandatangani oleh Wapres Hatta ketika Soekarno berada di luar kota. Uniknya Soekarno menerima kenyataan politik itu tanpa ada gejolak apapun walaupun ia harus dicampakkan oleh elit politik yang diangkat oleh Soekarno sendiri. Soekarno sendiri tampaknya mengikuti begitu saja skenario politik Sjahrir-Hatta sebab “semangat (demi) persatuan bangsa yang selalu diserukan tanpa henti-hentinya oleh Soekarno adalah jawaban yang dialektik dan benar mengapa dia mengalah atas kudeta kekuasaan konstitusionalnya”.10 Lengsernya Soekarno seolah memberi sinyal positif kepada barat bahwa jalan revolusioner bukanlah sebuah pilihan bagi Indonesia. model politik demokrasi liberal yang formal sedang diinternalisasi dengan gencar untuk mengerem laju revolusi. Soekarno yang mana sebenarnya tetap diberikan tahta kepresidenan tapi kini tidak mempunyai kekuasaan atas pemerintahan dan iya hanya menjalankan tugas seremonial belaka. Adapun kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Soekarno, Militer, dan Demokrasi Terpimpin

Ketidakpuasan akan sistem parlementer dan multipartai dimulai oleh para perwira Angkatan Darat dibawah pimpinan Jelndral AH Nasution yang bertepatan pada tanggal 17 Oktober 1952 yang mana mereka melakukan serangkaian gerakan demokrasi di Istana Merdeka yang menuntut pembubaran parlemen. Menurut Soekarno gerakan tanggal ini adalah sebagai percobaan setengah coup. Namun, kudeta tersebut bukanlah ditujukan untuk Bung Karno tapi kepada sistem pemerintahan.

Pada tahun 1956, mulai terlihat titik temu antara kepentingan militer yang kecewa terhadap “Kepemimpinan” kaum sipil dalam sistem demokrasi multipartai dan Soekarno yang prihatin atas nasib “persatuan nasional” yang sedang tercabik-cabik ini. Dengan adanya pemeberontakan PRRI-Permesta pada 1957. Pemberlakuan SOB, dan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada Desember 1957,posisi AD untuk membubarkan sistem multipartai semakin menguat. Mereka mendorong agar Soekarno mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin. Namun, agenda tersembunyi militer dibalik itu adalah untuk menghentikan kekuatan PKI yang muncul sebagai kekuatan besar ke-4 dalam Demokrasi Liberal.

Pada tanggal 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno mengeluarkan wacana untuk mengubah sistem politik liberal yang tak stabil dan menghantui persatuan bangsa. Dia menegaskan akan membubarkan partai-partai politik. Pada tanggal 30 Oktober 1957, konsepsi baru tentang “Demokrasi Terpimpin” yang merupakan kerjasama antara Soekarno dan tentara. Feith menyimpulkan ,”Sistem demokrasi terpimpin bisa dikatakan sebuah koalisi antara dua kekuatan itu,yang tadinya bersaing dan saling mengimbangi.”11

11 Herbert Faith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hal.4.

            Demokrasi terpimpin itu memang berpuncak pada sosok soekarno, namun pada praktiknya ada dua hal demokrasi yang dijalankan yakni konsepsi Soekarno dan politik Angkatan Darat. Konsepsi Soekarno yang mengekspresikan kekecewaannya pada sistem multipartai yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak memperdulikan persatuan bangsa. Sementara bagi tentara, sistem ini lebih pada keefektivan dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi-politik menghadapi PKI, baik pada arah strategis atas ataupun politik di tingkat teritorial. Partai Komunis Indonesia sendiri merasa sedang berada dalam posisi dilematis ketika Soekarno didukung oleh tentara menutup ruang demokrasi multipartai dan mendeklarasikan demikrasi terpimpin. Bagi PKI, sistem demikrasi liberal terbukti lebih menguntungkan, konsolidasi PKI dan ormas-ormas sektoral yang mendukungnya adalah buah dari demokrasi liberal. Demokrasi bagi PKI adalah 2 hal, yaitu perjuangan melawan feodalisme dan kebebasan bagi kaum komunis untuk berorganisasi, melakukan mobilisasi dan kritik.12

Amerika Serikat berharap penguatan Demokrasi Parlementer dapat meningkatkan pengaruh kapitalisme sebagai tandingan terhadap sosialisme. Namun yang terjadi adalah jutru sebaliknya. Demokrasi liberal justru semakin memperkuat kaum komunis. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung demokrasi multipartai berbalik haluan menjadi mendukung demokrasi terpimpin. Selain itu, Demokrasi Terpimpin agaknya juga semakin “menggagalkan” kekhawatiran AS akan potensi kemenangan PKI melalui demokrasi liberal. Soekarno dengan dukungan Angkatan Darat memutuskan pembatalan rencana pemilihan demokratis pada tahun 1959. Skenario ini sesuai dengan harapan AS agar demokrasi liberal tidak memenangkan kaum kiri di Indonesia dibawah hegemoni PKI. Bila pemilu jadi dilaksanakan tahun itu, PKI pasti akan memenangkan pemilu dan menjadi partai komunis  pertama di dunia yang memegang kekuasaan pemerintahan melalui cara-cara demokratis.12

Menurut sejarah, pada pemilu 1955 berhasil menghasilkan terbentuknya Badan Konstituante yangmana bertugas untuk merumuskan UUD baru sebagai pengganti UUDs 1950. Namun, pada kenyataannta sampai pada tahun 1959, tidak ada hasilnya. Bukankah keadaan tersebut justru semakin menggoncangkan situasi politik dalam negeri?. Kegocangan itu sebagai contohnya adalah sikap menghalalkan segala cara partai untuk mencapai tujuan politiknya, adanya ketegangan dan keganjilan sikap dari setiap partai politik dalam konstituante. Dalam hal ini rakyat tentu semakin mendesak pemerintah untuk segera mengambil tidakan dalam mengatasi kemacetan. Kemudian, tanggal 22 April 1959 presiden Soekarno menganjurkan Badan Konstituante untuk mengembalikan UUD 1945 sebagai UUD RI. 30 Mei 1959, Konstituante menanggapi dan kemudian mereka melaksanakan sidang pembahasan usulan tersebut. Hasil dari pemungutan suara ini adalah sebagian besar anggota Konstituante setuju atas usulan ini. Namun, menurut UUDs 1950, pemungutan itu tidak sesuai karena selama 2 kali tetap saja pencapaian suara tidak sampai 2/3 dari semua anggota Badan Konstituante tsb. Tanggal 3 Juni 1959, Badan Konstituante mangadakan reses dan reses itu diikuti dengan larangan melakukan segala bentuk aktivitas politik.

12Olle Tornquist, Penghancuran PKI (Depok : Komunitas Bambu, 2011), hal.304.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang pada intinya adalah berisi tentang pembubaran Konstituante, tidak berlakunya UUDs 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945. Dekrit tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat, termasuk militer. MA juga membenarkan dekrit tersebut dan DPR hasil pemilu 1955 menyatakan bersedia untuk terus bekerja berdasarkan UUD 1945.

Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet yang bertanggungjawab pada dirinya. Ada 12 pos menteri yang diberikan pada militer. Pada Juli 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR Gotng Royong. Keanggotaannya diduduki oleh anggota dari PNI, NU (Nahdlatul Ulama), dan PKI yang menduki di jabatan terbawah setelah PNI dan NU.

Selang beberapa waktu, tentara atau Angkatan Darat mulai menggunakan Demokrasi Terpimpin untuk mengahncurkan PKI. Gagasannya yaitu berdirinya organisai korporatis sektoral untuk menghambat laju pengaruh PKI beserta Sntral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Tahun 1960, menteri Perburuhan dan Jend.Nasution mendirikan konfederasi Organisasi Persatuan Pekerja Indonesia. Pada tahun 1959, AD berusaha membubarkan Kongres-6 PKI, namun oleh Soekarno dicegah. Hanya saja, sempat para pimpinan partai diintrogasi dan ditahan. Sejumlah organ PKI juga dilarang terbit kecuali “Harian Rakjat” yang sebelumnya juga harus melalui sensor ketat dari militer. Sejak Januari-Desember 1960, sekitar 65 edisi ”Harian Rakjat” ditarik dari peredaran oleh tentara.13 ditengah tekanan itu, kemudian PKI melancarkan serangan dari “atas” dengan memanfaatkan kedekatan partai ini dengan presiden Soekarno. Konsekuensi yang harus ditanggung PKI adalah : PKI berkewajiban menyesuaikan tujuannya debgan tujuan-tujuan Soekarno dan Front Nasional serta menghindari aksi-aksin “perjuangan kelas”.13

PKI agaknya berharap Soekarno mau melakukan retooling dengan menggusur kaum militer dalam aparatur negara.Namun, jika ini dilakukan tentunya akan membuat posisi tidak nyamannya Soekarno dalam pemerintahan. Menurut Max Lane “...kegagalan menggunakan kekuasaan formal Soekarno untuk mengahadapi militer menggiring PKI membentuk sebuah badan rahasia dalam partai yang bernama “Biro Chusus” yang kemudian digunakan untuk merekrut para perwira-perwira militer untuk mendukung PKI.”14 Strategi seperti ini bukankah malah mendukung dan menggiring parta untuk cenderung bersifat konspiratif? Pafa tahun 1959-1963,PKI yang mengidam-idamkan adanya pemilu akhirnya harus luntuh pada semua keputusan Soekarno.  Selain itu, kedekatan dengan Soekarno dan PNI, membuat PKI kurang menyadari bahwa kaum borjuis di Indonesia tidak tumbuh sebagai kekuatan yang membutuhkan demokrasi liberal. PKI terpaksa menyampingkan persekutuan kaum tani, dan buruh. Dan bahkan menerima apa yang disebut kaum “tuan tanah feodal patriotik”. Sementara, kaum buruh yang secara teoritis harus memimpin perjuangan kelas akhirnya harus rela dipimpin kaum nasionalis. 14

13Max Lane, Malapetaka Indonesia dalam PRISMA : Sokarno-Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar (Jakarta : LP3ES : 2013), hal.74.

14 Olle Tornquist, Penghancuran PKI (Depok : Komunitas Bambu, 2011), hal.307.

Dalam Fakta yang lain, Demokrasi Terpimpin secara signifikan semakin menyudutkan dan merugikan Partai Komunis Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini tak lain adalah adanya keikutcampuran tentara dalam sistem demokrasi ini. Tentara dalam hal ini membatasi dan mempersempit sikap dan cara dalam berorganisasi, berkumpul, dan mobilisasi . Kaum komunis yang sebenarnya sangat diuntungkan dengan demokrasi liberal, akhirnya dibatasi oleh demokrasi yang akhirnya menjadi bumerang bagi PKI. Kerja konsolidasi orgabisasi, ormas-ormas pendukung PKI menjadi mande, padahal gerakan massa adalah ujung tombak partai ini dalam memperjuangkan demokrasi berpihak pada kaum buruh dan petani.

Jadi, dari semua kisah dan masalah yang terjabar rapi dalam serangkaian paragraf diatas, membuktikan bahwasanya Soekarno adalah bapak bangsa yang terobsesi dengan persatuan bangsanya, baik dalammemperjuangkan kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan. Ia merupakan pemimpin revolusioner yang teguh dengan prinsip semangat persatuan yang dibawanya. Namun, persatuan dalam retorika politik terbukti tidak mampu terwujud dalam dunia yang nyata. Pada awla  revolusi, Bung Karno memandang politik partisipan yang ada akan mampu memberi efek perpecahan pada bangsa Indonesia. Dalam konteksi ini, bahwasanya ada anggapan jika partai tunggal atau “Staatpartij” adalah yang terbaik dan gagasan partai ini harus difahami.

Demokrasi yang bersimpen presidensiil kemudian berubah menjadi sistem parlementer layaknya menjadi uji coba yang sangat fatal dan sangat mengganggu proses perbaikan Republik. Eksperimen demokrasi parlementer yang tambal sulam dan saling jegal antar partai semakin membuat Soekarno semakin khawatir akan persatuan bangsa yang selalu digadang-gadangnya dimanapun ia berada. Apalagi ditambah dengan munculnya gerakan separatis yang terjadi di beberapa daerah. Hal-hal itulah kemudian membawa Soekarno kemudian menggagas adanya “Demokrasi Terpimpin” yang kemudian dimanfaatkan oleh militer untuk melawan dan menggulirkan PKI.

Tentara agaknya semakin berjaya dan menang karena ia mampu merebut dan merengkuh pengaruh politik Soekarno. Dalam hal ini, PKI dengan sangat terpaksa akhirnya mulai bergantung pada Soekarno dengan “Demokrasi Pemimpin” yang digagasnya. PKI harus rela melepaskan demokrasi liberal yang selama ini sebenarnya mampu memberikan peluang besar untuk PKI dalam rangka menjadi satu-satunya partai komunis dan yang pertama di dunia dalam menduduki jabatan tertinggi melalui jalan electoral dan demokratis.

Dulu, agaknya demokrasi terpimpin memanglah pantas di Indonesia. Apalagi dengan melihat latar belakang Indonesia dengan politiknya yang masih baru dan masih dalam kondisi yang labil. Namun, sekarang jika demokrasi terpimpin itu dilaksanakan di Indonesia, tentu akan sulit sekali menyatukan berbagai persepsi masyarakat. Selain itu, konsep demokratis yang dibawa masyarakat saat ini juga berbeda dengan konsep demokratis yang dulu. Dulu yang menggagagas adanya satu arah dan satu suara namun, sekarang sangat diperlukan banyak suara untuk membawa Indonesia kearah lebih baik lagi.

Selain itu, dengan demokrasi terpimpin ini layaknya sangat kurang efektif di Indonesia saat ini. Karena sekarang rakyat lebih menuntut lebih jauh lagi dan rakyat berwenang dan berhak menyampaikan pendapatnya seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya untuk menentukan dan memberikan masukan tentang apa yang akan terjadi di Indonesia. konsep dulu yangmana semua keputusan bergantung pada presiden tentu tidak akan mampu mewakili seluruh aspirasi rakyat dan sangat bertentangan dengan “Demokrasi Pancasila” yang mana kebijakan dan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak lazimlah juka saat ini pemerintahan dari presiden, oleh presiden, dan untuk presiden dan rakyat.

Selain itu, jika dihubungkan dengan konsep sekarang ini, presiden tidak berhak untuk memutuskan sendiri kebijakan yang akan dijalankannya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, sekarang sistem Demokrasi Terpimpin bukan lagi menjadi sistem ideal di Indonesia.

Gerakan 1 Okober 1965 yang gagal menjadi prolog kehancuran total demokrasi multipartai. Rezim otorotarian Orde Baru dibawah Soeharto yang didukung Amerika Serikat dan Barat menuntaskan kemenangan militer atas kaum progresif yang konsolidasi awalnya dilakukan dalam demokrasi terpimpin. Demokrasi Multi Partai kemudian menjadi kata-kata haram dalam sistem politik Indonesiahingga reformasi Mei 1998. Reformasi 1998 yangmana menumbangkan otoritarianisme orde baru Soeharto. Setelah hal inilah, kemudian mampu membawa Indonesia kembali ke dalam sistem multi partai.

Jika mengingat kembali  “partai tunggal”, Indonesia saat ini sangat beraneka ragam dan berasal dari banyak suku, budaya, kepentingan, dll. Oleh sebab itu, satu partai justru nantinya akan membuat ketumpang tindihan persepsi masyarakat dan tidak mewakili seluruh keinginan masyarakat. Layaknya partai tunggal tidaklah lagi sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Namun sebaliknya, jika menengok saat ini, banyak partai juga menyebabkan banyaknya gejolak yang terjadi dalam masyarakat. Ada baiknya jikalau partai itu tidak satu namun juga tidak terlalu banyak seperti saat ini. Lebih lazimlah jika ada penggolongan spesifik mengenai partai-partai yang memiliki dasar pemikiran yang sebenarnya banyak memiliki kesamaan, sehingga partai yang ada di Indonesia saat ini mampu diminimalisir dan rakyat bisa memilih sesuai dengan pengetahuan dan hati nuraninya. Bukan lagi proses pemilihan yang membawa banyak partai yang akhirnya membuat rakyat bingung dan pada puncaknya akan mengakibatkan terwujudnya sikap dan sifat apatis dari rakyat.

 

 

 

 

 

 

 

Daftrar Pustaka

 

A Poeze, Harry. 2000. Tan Malaka : Dari Penjara Ke Penjara. Jakarta : Teplik Press.

Dahm, Berhard. 1987. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan . Jakarta:LP3ES

Faith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum  di Indonesia. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

Hima Juara. 2013. Pedoman Kuliah Pemikiran Politik Indonesia.  Surabaya:Hima Ilmu Administrasi Negara 2013.

Legge, John. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan . Jakarta: Grafiti Press.

____________.2008. Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

McTurnan Kahin,George. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia : Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik.Jakarta: Pusataka sinar Harapan dan UNS Press.

Rizal, JJ. 2009. Sukarno, Orang Kiri, Revolusi dan G30S. Jakarta: Komunitas Bambu

Tornquist, Olle. 2011. Penghancuran PKI . Depok : Komunitas Bambu.

Wilson. 2013. PRISMA Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar. Jakarta : LP3ES.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :