Web Mahasiswa

Berpacu menjadi yang terbaik

PROSES KERJA BANK INDONESIA

09 January 2014 - dalam Umum Oleh siti-alvi-fisip12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Bank memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Mengingat bank memilki fungsi sebagai financial intermediary, maka bank dituntut untuk menjaga kinerjanya agar bank memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka fungsi bank sebagai agent of development dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Bank sentral mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Kebijakan yang ditempuh bank sentral berpengaruh langsung terhadap perbedaan uang dan suku bunga dalam perekonomian, serta operasi dan kesehatan perbankan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tidak hanya perkembangan sektor keuangan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tugas bank sentral pada umumnya mencakup; perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan, dan pengaturan dan pelaksanaan sistem pembayaran ( Bank Indonesia, 2004).

1.2         Rumusan Masalah

  1. Apa pengertian Bank Indonesia ?
  2. Apa tugas dan tujuan Bank Indonesia ?
  3. Bagaimana proses pelaksanaan tugas Bank Indonesia ?

1.3         Tujuan dan Manfaat

  1. Untuk mengetahui pengertian dan tujuan Bank Indonesia
  2. Ntuk mengetahiu tugas Bank Indonesia
  3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas Bank Indonesia

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1     Pengertian Bank Indonesia

          Bank Indonesia adalah bank sentral milik negara Repiblik Indonesia. Ia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

          Bank Indonesia adalah lembaga keuangan bidang perbankan tertinggi milik negara yang berbadan hukum dan bergerak melakukan tugas berdasarkan perindang-undangan serta memiliki tugas untuk mengatur, menjaga, serta memelihara ketertiban nilai rupiah.

 

2.2     Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia nomor 23 tahun 1999, pada Bab III pasal 7 tentang Tujuan dan Tugas disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah adalah stabilnya nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan perkembangan laju inflasi sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
  2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
  3. Mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Ketiga tugas Bank Indonesia tersebut saling berkaitan satu sama lain. Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal sebagai sasarna dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sisem pembayaran. Sistem pembayaran yang demikian memerlukan sistem perbankan yang sehat sebagai sasaran dalam tugas mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

2.3      Proses Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

  1. Proses pelaksanaan dan penetapan kebijakan moneter

Proses penetapan kebijakan moneter dan pelaksanaannya serta bagaimana peranan perbankan dapat dilihat dari skema berikut :

 

Bank Sentral 1

 

Masyarakat

3

 

Bank Umum 3

 

Suplay uang dalam perekonomian 5

 

Makroekonomi dan kebijakan moneter 7

Valuta (uang kartal)                                     valuta 4

                                                                                            Toeri Moneter 6

                                                 Kredit

 

1

                 Deposit                         

 

Cadangan                                                                                               Kekuatan

wajib 2                                             Valuta dan uang giral 4                  Nonmoneter

 

 

 

Lembaga-lembaga keuangan berdasarkan sifat dan tugasnya secara garis besar dapat dibedakan atas lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Perbankan terdiri atas bank umum dan bank sentral. Tugas umum bank sentral adalah pengendalian jumlah uang (valuta) yang berdar.

Pada gambar skema tersebut kotak yang diberi angka 7 menggambarkan makroekonomi yakni kegiatan ekonomi secara agregat (keseluruhan). Hasil kebijakan moneter dan makroekonomi akhirnya terlihat dalam tingkah laku berbagai macam indikator ekonomi. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan tanpa efek samping yang negatif, misalnya kita ingin mempunyai tingkat harga yang stabil tanpa inflasi dan kesempatan kerja penuh tanpapengangguran sukarela. Akan tetapi, perlu diingatbahwa Indonesia menjalankan ekonomi usaha bebas (free enterpise economy) yang berarti bahwa tujuan ini tidak dapat dicapai melalui campur tangan pemerintah secara langsung. Di Indonesia, pemerintah idak pernah memerintah pengusaha untuk menetapkan harga-harga atau menetapkan berapa banyak pekerja yang harus dikerjakan. Karena itulah metode tidak langsung harus digunakan untuk mencapai tujuan itu, salah satunya adalah kebijakan moneter.

Di Indonesia badan pemerintah yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter (otoritas moneter) adalah bank sentral. Gambar diatas memperlihatkan hubungan kotak 1 dengan kotak 7 untuk menunjukkan cara yang sangat disederhanakan tentang proses bagaimana suatu keputusan tentang kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral itu mempengaruhi makroekonomi. Untuk melihat proses bekerjanya, perhatikan panah yang ditandai dengan angka 2, panah tersebut menunjukkan bahwa bank sentral merupakan sumber terakhr uang bagi masyarakat, yakni jika masyarakat (kotak 3) menghendaki lebih banyak uang dalam bentuk uang kertas, akhirnya bank sentral yang memberikan dan menyediakannya. Panah yang juga ditandai angka 2 dan diberi tulisan bank reserve atau cadangan wajib perbankan merupakan sebagian deposit masyarakat yang wajib disetor ke bank sentral oleh bank-bank umum.

Agar lebih dapat dimengerti, pertama harus kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem yang disebut fractional reserve banking system (sistem cadangan sebagian). Hal ini dimaksudkan bahwa bank-bank umum diminta oleh undang-undang perbankan untuk menyimpan cadangan tunai sebesar sekian persen (fraction) dari deposito masyarakat yang dikuasainya. Misalnya, jika hukum mengatur bahwa syarat cadangan wajib bagi bank-bank adalah 15% maka sebuah bank dengan deposito 10 juta rupiah harus menyimpan 1,5 juta rupiah (yaitu 15% dari 10 juta rupiah) dalam bentuk cadangan uang tunai yang disetorkan ke dalam rekeningnya pada bank sentral. Ini merupakan sumber terakhir cadangan uang tunai bagi bank-bank umum (kotak 3) seperti halnya sebagai sumber mata uang bagi masyarakat, karena simpanan wajib itu dapat diambil kembali jika diperlukan.

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral melalui perbankan pada dasarnya dengan menaikkan atau menurunkan presentase cadangan wajib sehingga uang tunai dalam sistem perbankan umum ikut berubah. Oleh karena itu, perbankan kemudian akan mengubah jumlah pinjaman (kredit) dan investasi-investasi yang akan diberikan pada masyarakat (panah 3). Apabila bank-bank telah melakukan proses ini, akan terjasi suatu rangkaian interaksi yang kompleks yang digerakkan antara perbankan, masyarakat, dan bank sentral Indonesia.

Interaksi ini ditunjukkan pada skema di atas dengan panah 2 dan 3 yang putus-putus. Walaupun dalam gambar prosesnya terlihat sederhana, yakni baik jumlah mata uang maupun jumlah deposito bank dalam perekonomian dapat diubah-ubah (panah 4), namun pernyataan terakhir ini mempunyai arti yang dalam apabila disadari bahwa deposito-deposito masarakat yang ad di bank itu adalah uang (kotak 5). Kebanyakan orang terbiasa memikirkan uang hanya sebagai uang kertas dan uang logam.

Jadi, sudah jelas hubungan antara bank sentral dan seluruh jumlah (kuantitas) uang dalam perekonomian (lihat kotak 5). Walaupun tidak tepat mengatakan bahwa bank sentral mengawasipengadaan uang dalam arti sehari-hari, namun dalam jangka yang lebih panjang (makro) memberi pengaruh yang dominan terhadap suplay uang masyarakat.

Dikatakan bahwa uang tidak mengatur dirinya sendiri dan kebenaran ini telah banyak kita alami. Jika peredaran uang salah pengaturannya atau tidak diatur sama sekali, akan terjadi konsekuensi sosial, politik dann ekonomi yang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan krisis moneter. Misalnya krisis moneter di Indonesia sejak akhir 1997 yang membawa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sangat penting agar bank sentral menggunakan pengaruhnya terhadap suplay uang suatu negara secara bijaksana.

Untuk memahaminya diperlukan suatu pengertian rinci tentang peranan yang dimainkan uang untuk berfungsinya makroekonomi. Ini merupakan teori moneter (panah 6). Kebijakan moneter akan memberi pengaruh terhadap tingkat bunga, inflasi, dan siklus bisnis yang semuanya memberikan dampak terhadap pasar keuangan. Dikarenakan kegiatan dalam pasar keuangan mempunyai pengaruh langsung terhadap kemakmuran, prilaku bisnis, lembaga-lembaga financial dan efisiensi perkonomian, maka perli dipahami bagaimana kebijakan moneter ditetapkan dan dilaksanakan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter.

Bank sentral mempengaruhi jumlah uang beredar melalui suatu kebijaksanaan moneter dan secara langsung melibatkan peranan perbankan umum untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. perbankan mempengaruhi uang beredar sebagai efek samping dari kegiatan sehari-hari, tetapi sangat penting unuk menopang usaha, yaitu menanggapi kebijaksanaan moneter dan menanggapi apa yang terjadi dalam perekonomian. Dengan demikian, bank akan melakukan tindakan yang tepat, misalnya apakah akan memperluas kredit atau menguranginya.

 

  1. Proses mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Bank sentral sebagai otoritas moneter, pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, penyelenggara, serta pengawas dalam rengka mengontrol risiko. Alasan bank sentral terlibat dalam sistem pembayaran karena sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dri sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sisem keuangan dan perbankan, sebaliknya resiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi.   Adapun sistem pembayaran yakni:

  1. Sistem Pembayaran Tunai

Kebijakan bank Indonesia di bidang pembayaran tunai mencakup tiga aspek pokok, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal,menjaga kualitas uang layak edar, dan melakukan tindakan preventif serta represif dalam mengurangi peredaran uang palsu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal,kebijakan diarahkan untuk menyediakan uang yang layak edar dalam jumlah yang cukup, baik dari segi nominal maupun jenis pecahan yang sesuai, secara tepat waaktu. Dari segi nominal, Bank Indonesia menyediakan kebutuhan uang kartal di masyarakat yang cenderung meningkat terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang pecahan kecil, Bank Indonesia bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil (PPUPK) mendistribusikan uang pecahan kecil melalui tempat penukaran yang bersifat tetap maupun bergerak yang beroperasi pada pusat-pusat keramaian, tanpa dipungut biaya.

Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah, Bank Indonesia melakukan dan meningkatkan berbagai upaya yang bersifat preventif dan represif, antara lain :

  1. Melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada kalangan perbankan, mahasiswa, masyarakat umum, lembaga negara, dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta wilayah perbatasan seperti Tahuna dan Atambua
  2. Meningkatkan sosialisasi 3D ( dilihat, diraba, dan diterwang) melalui media elektronik, media cetak, serta media lainnya, seperti melalui brosur/ pamflet. Menyediakan sarana informasi kepada masyarakat dalam bentuk hotline service yang menyediakan informasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah serta permasalannya, di kantor pusat maupun di kantor Bank Indonesia, serta melalui website Bank Indonesia

 

  1. Sistem pembayaran Non-tunai

Di bidang sistem pembayaran nontunai, kebijakan dititkberatkan pada upaya penurunan resiko dan peningkatan efisiensi sistem pembayaran. Sistem pembayaran nontunai adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instuksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran ”nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara. Instrumen dalam sistem pembayaran nontunai dapat berupa :

  • Warkat atau dokumen, seperti cek, bilyet giro, nota debet, nota kreedit, dan sebagainya
  • Kartu, seperti kartu kredit, kartu debet, ATM,  smart cards, dan sebagainya
  • Melalui internet atau telepon, seperti internet banking, dan telephone banking.

Proses penyelesaian pembayaran dapat dilakukan secara batch atau real time. Pada sistem bacth, intruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu, sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada waktu tertentu, disebut sesem deffred (tertunda). Sedangkan pada sistem real time (sektika), penyampaian dan pemrosesan instruksi pembayaran dilakukan satu demi satu seketika setiap datangnya instruksi pembayaran. Termasuk sistem batch adalah kliring, yaitu proses transmisi, rekondiliasi dan konfirmasi dari perintah pembayaran atau transfer sekuritas, meliputi proses netting dan penyusunan posisi final dari peserta kliring untuk tujuan setelmen. Pada umumnya kliring merupakan sistem pembayaran bernilai kecil.

Model umum sistem pembayaran bernilai besar yang paling penting dan banyak digunakan oleh negara maju maupun negara berkembang, adalah sistem real Time gross settlement (RTGS). RTGS adalah sistem penanganan yang memproses setiap transaksi secara individual, berkesinambungan, dan seketika. Tiap transaksi diselesaikan pada rekening bank yang bertransaksi yang berada di bank sentral, secar bruto, dan bersifat segera, final, dan irrecovable (tidak dapat dibatalkan) sehingga tidak memiliki resiko kredit, dan meminimalkan resiko manajemen.

Meskipun nilai setelmen transaksi melalui sistem kliring sudah berkuarang secara signifikan dengan diimplementasinkannya sistem RTGS, akan tetapi masih terdapat kemungkinan bank tidak mampu memenuhi kewajiban penanganannya dalam kliring. Menurut The committee on Payment and Settlement Sistems-Bank International Settlement (CPSS-BIS, 1996), terdapat lima jenis resiko pembayaran, yaitu :

  1. Resiko kredit, yaitu resiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau dimasa mendatang 
  2. Resiko likuiditas, yaitu resiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memilliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun barangkali mampu pada waktu yang akan datang 
  3. Resiko hukum, yaitu resiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan atau memperburuk resiko kresit dan resiko likuiditas 
  4. Resiko operasional, yaitu resiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor operasional, seperti tidak berfungsinya secara teknis atau kesalahan operasional, yang dapat menyebabkan atau memperburuk resiko kredit dan resiko likuiditas 
  5. Resiko sistematik, yaitu resiko ketika ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenihi kewajibannya atau gangguan pada sistem, menyebabkan ketidakmampuan peserta lain. Selanjutmya kegagalan pembayaran tersebut menyebar secara luas sehingga membahayakan sistem dan pasar keuangan. 

Untuk meminimalisasi resiko dalam penyelenggaraan kliring, Bank Indoensia menerapkan mekanisme failure to settlement scheme yang tercakup dalam sistem Kliring Nasional (SKN). Selain itu, Bank Indonesia meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel yang dilakukan melalui mekanisme kliring dengan mengembangkan Paperless Nota Kredit (PNK) dan kliring warkat debet. Dengan diimplementasikannya Sistem Kliring Nasional diharapkan pelayanan transfer nasional antarbank melalui kliring menjadi efisien dan jangkauannya lebih luas.    

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwewenang :

  1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
  2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melaporkan tentang kegiatannya
  3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
  4. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valas dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain atas persetujuan Bank Indonesia
  5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valas
  6. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahkan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
  7. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dalam nilai yang sama.

 

  1. Proses mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Keberadaan bank yang sehat merupakan prasyarat bagi perekonomian yang sehat. Oleh karena itu, bank sentral sebagai otoritas moneter perlu mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Pengaturan terhadap bank dilakukan dengan membuat berbagai ketetntuan untuk mengatur keberadaan atau selurh kegiatan operasional bank, disebut sebagai prudential banking regulation atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian bank. Prudential banking regulation pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secar sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perkonomian (Bank Indonesia, 2004).

Dalam pelaksanaannya,pengaturan bank mencakup ketentuan-ketentuan tentang izin pendirian atau pembukaaan bank baru, cakupan kegiata yang boleh atau tidak boleh dilakukan bank, kecukupan permodalan, dan persyaratan bagi pengurus bank. Berbagai ketentuan tersebut diadakan selain untuk keperluan pengawasan oleh ooritas pengawas, juga harus memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Selanjutnya bank sental sebagai pengawas bank komersial bertugas memantau dan memerikasa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakannya. Dengan pengawasan, maka akan dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan. 

 

 

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan:

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Bank Indonesia mempunyai tugas dalam:

a)    Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

 

Proses penetapan kebijakan moneter dan pelaksanaannya serta bagaimana peranan perbankan dapat dilihat dari skema berikut :

Bank Sentral 1

 

Masyarakat

3

 

Bank Umum 3

 

Suplay uang dalam perekonomian 5

 

Makroekonomi dan kebijakan moneter 7

Valuta (uang kartal)                              valuta 4

                                                                                            Toeri Moneter 6

                                                 Kredit

 

1

                 Deposit                         

 

Cadangan                                                                                               Kekuatan

wajib 2                                             Valuta dan uang giral 4                  Nonmoneter

 

b)   Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang mana terdapat 2 macam cara pembayaran yaitu : pembayaran tunai, dan pembayaran non-tunai.

c)    Mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam hal ini BI memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang ditujukan kepada bank-bank yang ada dibawah naungannya, yakni tentang izin pendirian atau pembukaaan bank baru, cakupan kegiata yang boleh atau tidak boleh dilakukan bank, kecukupan permodalan, dan persyaratan bagi pengurus bank

 

 

 

3.2 Saran:

            Bank Indonesia diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan moneter. Dalam hal ini, diharapkan agar masyarakat lebin mengetahui secara mendalam tentang hubungan kausalitas suatu kebijakan itu dibentuk. Sehingga, tidak ada kesalahfahaman ataupun kesenjangan dari pihak masyarakat umum.

 

 

Daftar Pustaka

Darmawi, Herman.2006. Pasar Finaansial dan Lembaga-Lembaga Finansial. Jakarta : Sinar Grafika Offset

Fatmawati,Sri,dkk.2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Silvanita, Ktut. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Erlanggra.



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :