Web Mahasiswa

Berpacu menjadi yang terbaik

Lembaga-lembaga dalam ke-Administrasian Negara

09 January 2014 - dalam Umum Oleh siti-alvi-fisip12

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

1.1  Pengertian MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat, disingkat: MPR adalah sebuah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota DPR (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang yang terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir ketika anggota-anggota DPR yang baru mengangkat sumpah. Ketua MPR yang terakhir adalah Taufiq Kiemas.

1.2  Kedudukan MPR

                                                                       

MPR

 

 

                          

 
   

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan (Syafiie, Inu Kencana, 2011: 72)

 

1.3  Struktur MPR

Adapun struktur kedudukan yang ada dalam MPR ini adalah meliputi (berikut pemegang kekuasaan MPR Indonesia saat ini) :

a)    Ketua MPR : T. Kiemas

b)   Sekretaris Jenderal : Drs. Eddie Siregar, M.S

c)    Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Selfi Zaini

d)   Kepala Biro Administrasi : Tugiyana, S.Ip

e)    Kepala Biro Persidangan : Muhammad Rizal, S.H., M.Si

f)    Kepala Biro Kerumahtanggaan : Drs. Suwarto, M.Si.

g)   Kepala Biro Keuangan :Suryani, S.H.

h)   Kepala Biro Sekretariat Pimpinan : Drs. Aip Suherman

i)     Kepala Biro Hubungan Masyarakat : Drs. Yana Indrawan, M.Si

j)     Kepala Pusat Pengkaji : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H

1.4  Kedudukan MPR

MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan :

a)    Pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat

b)   Penjelmaan seluruh rakyat Indonesia

c)    Pemegang kekuasaan Negara yang tertinggi

 

1.5  Tugas, Wewenang dan Fungsi MPR

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2009. 

  1. 1.      Menetapkan Undang-Undang Dasar
  2. 2.      Menetapkan GBHN daripada haluan Negara
  3. 3.      Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Wewenang MPR antara lain :

  1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga Negara lain termasuk penetapan GBHN. Adapun pelaksanaan GBHN ditugaskan kepada Presiden/mandataris MPR.
  2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan MPR.
  3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Meminta pertanggung jawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggung jawaban tersebut.
  5. Mencabut mandate dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris MPR sungguh-sungguh melanggar haluan Negara dan atau Undang-Undang Dasar.
  6. Mengubah Undang-Undang Dasar
  7. Menetapkan peraturan tata tertib majelis
  8. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggotanya
  9. Mengambil atau member keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota.

Fungsi MPR antara lain :

  1. Fungsi Majelis sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat.
  2. Fungsi Majelis untuk membuat ketetapan yang sifatnya legislative dalam arti merupakan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga Negara tertinggi ia membuat peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya, yaitu :

  1. menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (pasal 3 UUD)
  2. mengubah Undang-Undang Dasar dengan ketentuab 2/3 dari jumlah anggota Majelis harus hadir dan putusan diambil dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota Majelis yang hadir ( pasal 37 ayat 1 dan 2 UUD)
  3. Fungsi untuk membuat ketetapan yang sifatnya non legislative.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis dengan suara terbanyak (  pasal 6 ayat 2 )

  1. Lain-lain fungsi Majelis diluar yang diatur dengan tegas oleh UUD.

Fungsi tersebut antara lain ialah mencabut mandat dan memberhentikan Presiden apabila sungguh-sungguh melanggar GBHN, mengatur tata tertib Majelis, menafsirkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

1.6  Keanggotaan MPR

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 jo Undang-undang No. 2 Tahun 1985

  1. Jumlah anggota MPR adalah 2 kali jumlah anggota DPR

Anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah dengan utusan daerah,golongan politik dan golongan karya /fungsional.

  1. Utusan Daerah

a)    Terdiri atas 4-7 orang tiap Daerah dengan imbangan berdasarkan jumlah penduduk

b)   Dipilih oleh DPRD Tingkat 1 dalam Rapat Paripurna Terbuka yang terdiri atas Gubernur Kepala Daerah dan eksponen-eksponen Daerah yang dapat dambil dari golongan politik, golongan karya/fungsional

  1. Golongan politik dan golongan karya peserta pemilihan umum yang mempunyai wakil di DPR, memperoleh tambahan berdasarkan imbangan hasil pemilihan umum yang diperoleh.
  2. Tambahan dari golongan karya/fungsional dalam masyarakat yaitu ABRI dan bukan ABRI diangkat oleh Presiden

 

 

 

 

 

1.7  Fraksi-Fraksi di MPR dan Alat Kelengkapan MPR

Fraksi adalah pengelompokan anggota-anggota yang mencerminkan konstelasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat. Fraksi tidak termasuk alat kelengkapan MPR. Dibentuk untuk meningkatkan daya guna kerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnnya sebagai wakil rakyat.

Tiap anggota MPR wajib bergabung dengan salah satu fraksi yang ada

Fraksi terdiri dari :

  1. Partai Demokrat
  2. Partai Golongan Karya
  3. Partai Demokrasi Pembangunan Indonesia
  4. Partai Keadilan Sejahtera
  5. Partai Amanat Nasional
  6. Partai Persatuan Pembangunan
  7. Partai Kebangkitan Bangsa
  8. Partai Gerakan Indonesia Raya
  9. Partai Hati Nurani Rakyat
  10. Kelompok DPD

Alat Kelengkapan ,terdiri dari :

A.  Pimpinan

Pimpinan terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi yang ada yang dipilih oleh dan dari anggota.

B.  Badan pekerja

Badan pekerja terdiri dari 45 orang anggota tetap dan 45 anggota pengganti, yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota fraksi, dan ditunjuk oleh fraksinya.

Tugas :

  1. Mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusan-putusan siding umum tahap II atau sidang istimewa
  2. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan MPR menjelang sidang umum tahap II atau sidang istimewa
  3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh MPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas
  4. Membantu pimpinan MPR dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pimpinan MPR

C.  Komisi :

  1. Dibentuk sesuai dengan ajaran rapat-rapat acara selama masa-masa sidang umum atau sidang istimewa, dengan tugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai soal-soal yang menjadi acara sidang
  2. Komisi dapat membentuk subkomisi menurut keperluan
  3. Komisi member pertanggung jawaban kepada rapat paripurna majelis tentang hasil pekerjaan masing-masing
  4. Anggota I komisi tidak boleh masuk komisi lain tetapi bisa menjadi peninjau

Kecuali pimpinan MPR, setiap anggota harus menjadi salah satu komisi dan tidak boleh merangkap menjadi anggota komisi lain

D.  Panitia Ad Hoc

Majelis dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk melakukan tugas-tugas tertentu apabila diperlukan dalam masa persidangan

1.8  Sidang dan Rapat

a)    Sidang

(1) Sidang Umum Majelis terdiri dari sidang Umum Majelis Tahap I dan sidang Umum Majelis Tahap II

(2) Sidang Umum Majelis Tahap I ialah sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan majelis

(3) Sidang Umum Majelis Tahap II ialah sidang yang diadakan setelah sidang Umum Majelis Tahap I

(4) Sidang Istimewa Majelis ialah sidang yang diadakan diluar sidang Umum itu

b)   Rapat-Rapat

(1) Rapat Gabungan antara Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Komisi/panitia Ad Hoc

(2) Rapat Paripurna

(3) Rapat Pimpinan

(4) Rapat Badan Pekerja

(5) Rapat Komisi

(6) Rapat Panitia Ad Hoc

(7) Rapat Fraksi

1.9 Proses Kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pengambilan Keputusan

Dalam konteks pelaksanaan kewenangan, walaupun anggota DPR mempunyai jumlah yang lebih besar dari anggota DPD, tapi peran DPD dalam MPR sangat besar misalnya dalam hal mengubah UUD yang harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR ,memberhentikan Presiden yang harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR maka peran DPD dalam kewenangan tersebut merupakan suatu keharusan.Dalam hubungannya dengan DPR, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR. Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara Indonesia, yaitu Jakarta. Sidang MPR sah apabila dihadiri :

  • Sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
  • Sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

  • Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • Sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Bentuk- Bentuk Putusan : (Lembaga Administrasi Negara, 1997: 24)

(1)      Ketetapan MPR, adalah keputusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat , baik keluar maupun kedalam

(2)      Keputusan MPR, adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hokum mengikat kedalam

Proses pembuatan putusan, Melalui 4 tingkat pembahasan :

(1)      Tingkat I, dalam rapat Badan Pekerja

(2)      Tingkat II, dalam rapat Paripurna

(3)      Tingkat III, dalam rapat Komisi /Panitia Ad Hoc

(4)      Tingkat IV, Dalam rapat Paripurna

 

KPK (komisi pemberantasan korupsi)

 

2.1  Pengertian KPK

Komisi Pemberantas Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantas Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lainyang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apa pun.

2.2 Kedudukan KPK

Tempat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

1)        Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2)        Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi

2.3 Tugas KPK

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut: Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Melakukan  tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 

2.4 Wewenang KPK

Diamanatkan didalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

(1)      Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

  1. Mengkoordinasiakn penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  3. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang terkait;
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
  6. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

(2)      Dalam melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan.

(3)      Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tidak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(4)      Dalam hal Komisi Pemberanatasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dalam seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(5)      Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(6)      Pengambilalihan penyelidikan dan penuntutan sebagimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi dengan alasan: 

  1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjuti;
  2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlaru-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan;
  3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
  4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsure korupsi;
  5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
  6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

(7)      Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Komisi Pemberantasn Korupsi memberitahuakan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

(8)      Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

  1. Melibatkan aparat penegak hokum, penyelenggara negara, dan orang lain yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penengak hukum atau penyenggara negara; dalam penjelasan pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(9)      Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan, Korupsi berwenang:

  1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
  2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untu melarang seseorang bepergian keluar negeri;
  3. Meminta keterangan pada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka dan terdakwa yang sedang diperiksa;
  4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korpsi milik tersngka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
  6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
  7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan , dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang dipriksa;
  8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
  9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

(10)  Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langakh atau upaya pencegahan sebagai berikut:

  1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  3. Menyelenggarakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
  4. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
  5. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

(11)  Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

  1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
  2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
  3. c.    Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. 

2.5 Kewajiban KPK

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

(1)      Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan  Pasal 15 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksudkan dengan “memberikan perlindungan”, dalm ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

(2)      Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

(3)      Menyunsun laporan tahunan dan menyampaian kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

(4)      Menegakkan sumpah jabatan;

(5)      Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

2.7 Struktur KPK

Struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

(1)      Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga Negara yang dalam pelaksanaannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, keanggotaannya terdiri atas:

a)    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 1 ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota

b)   Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) orang Anggota,

c)    Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas

(2)      Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat yang beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang, yang diajukan oleh panitia selesi pemilihan

(3)      Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) deputi yang terdiri atas dan membawahi direktorat-direktorat

a)    Deputi Bidang Pencegahan:

  • Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
  • Direktorat Gratifikasi
  • Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
  • Direktorat Penelitian dan Pengembangan
  • Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan

b)   Deputi Bidang Penindakan: a. Direktorat Penyelidikan, b. Direktorat Penyidikan, c. Direktorat Penuntutan, d. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan

c)    Deputi Bidang Informasi dan Data: a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi, c. Direktorat Monitor, d. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data

d)   Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat: a. Direktorat Pengawasan Internal, b. Direktorat Pengaduan Masyarakat, c. Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

2.8 Cara kerja KPK

KPK adalah lembaga yang independen, kuat, dan  merupakan satu-satunya instansi Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan tindak pidana korupsi dalam artian memiliki mandat khusus seperti menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.  KPK juga berwenang meminta laporan instansi terkait pencegahan korupsi.  Dalam penjelasan UU KPK secara tegas disebutkan bahwa KPK sebagai trigger mechanism, yaitu berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh KPK.

Sesuai Pasal 38 ayat (1) UU KPK, segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU Hukum Acara Pidana, berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK. Kewenangan ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor.

a)    Penyelidikan. Dalam tugas monitor korupsi, KPK juga melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Di KPK,  pelaksanaan penyelidikan diakhiri dengan laporan penyelidik yang disampaikan pada forum ekspose yang dihadiri pimpinan, penyidik, penuntut, dan struktural yang terkait dalam rangka untuk menentukan apakah sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal dari proses penyelidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK untuk menghentikan penyelidikan

b)   Penyidikan. Proses penyidikan dilakukan dengan ketentuan hukum pembuktian, baik yang diatur dalam KUHAP maupun perluasan alat bukti yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, maka penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan KPK untuk segera ditindaklanjuti.

c)    Pelimpahan berkas perkara beserta penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Tahap selanjutnya, adalah melakukan pelimpahan berkas perkara (tahap I) dan diikuti dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penunutut umum. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik wajib melimpahkan kepada Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 14 hari kerja.

            Selain terkait kerugian negara, delik suap, penggelapan dalam jabatan, delik pemerasan, delik benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, sejak tahun 2010 kewenangan penyidikan di KPK diperluas seiring dengan keluarnya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam pasal 74 UU tersebut dinyatakan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara sesuai dengan pasal 75, jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

DPR

  1. 1.        Pengertian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. 

  1. 2.        Struktur
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.        Unsur-unsur DPR
  • Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
  • Komisi Dewan Perwakilan Rakyat : komisi di bidang anggaran, di bidang legislasi dan di bidang pengawasan
  • Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
  • Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat
  • Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat
  • Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat
  • Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
  • Sekertasris Jendral
  1. 4.        Tugas

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu: 

a)      Pasal 5 ayat (1)

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

b)      Pasal 11 ayat (2 dan 3)

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

c)      Pasal 20 ayat (1 dan 5)

  1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
  2. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan undang-undang tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu

d)     Pasal 21 ayat (1)

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

e)      Pasal 22

  1. Peraturan-peraturan itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut
  2. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan-peraturan itu harus dicabut

f)       Pasal 23

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu
  2. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang penyusunannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  3. 5.        Fungsi

a)         Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi ini adalah suatu tindakan memutuskan untuk membuat peraturan umum, maksudnya adalah dengan membuat undang-undang dalam arti material. Sedangkan dalam arti formil maka undang-undang berarti secara keputusan untuk membuat suatu undang-undang yang dilakukan oleh satu badan/lembaga atau beberapa badan yang mempunyai kewenangan dalam bentuk kerjasama.

b)        Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

c)         Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR mempunyi hak – hak seperti :

  • Meminta keterangan kepada presiden
  • Mengadakan penyelidikan
  • Mengadakan perubahan atas rancangan undang–undang
  • Mengajukan pernyataan pendapat
  • Mengajukan atau menganjurkan seseorang bila ditentukan oleh peraturan perundang – undangan
  • Mengajukan rancangan undang – undang
  • Mengajukan pertanyaan
  • Protokol dan hak keuangan atau administratif
  1. 6.        Wewenang

Wewenang dan tugas DPR adalah: 

  1. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-Undang; hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 UUD 1945.
  2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; hal ini sesuai dengan isi Pasal 23 UUD 1945.
  3. Melakukan pengawasan atas:
  • Pelaksanaan Undang-Undang;
  • Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  • Kebijaksanaan pemerintah; sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia
  • Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan persetujuan dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden; hal ini sesuai dengan isi Pasal 11 dan 12 UUD 1945.
  • Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh pemeriksa keuangan; hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) dan Penjelasannya, UUD 1945.
  • Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke DPR

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

  1. 7.        Proses Kerja

Penyusunan RAPBN

  • mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  • mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  • mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
  • menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi; dan
  • menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi, untuk bahan akhir penetapan APBN.

Ketentuan umum penyusunan APBN (Pasal 12)

1)             APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

2)             Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

3)             Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

4)             Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Mekanisme penyusunan APBN (Pasal 13):

(1)          Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

(2)          Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

(3)          Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Mekanisme penyusunan APBN Pasal 14:

(1)          Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

(2)          Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(3)          Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

(4)          Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

(5)          Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.

(6)          Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mekanisme penyusunan dan penetapan APBN (Pasal 15):

(1)          Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

(2)          Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)          Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.  Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

(4)          Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undangundang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(5)          APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(6)          Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 proses pembentukan Undang- Undang dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

  1. 1.      Persiapan Pembentukan Undang-Undang
    1. Persiapan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah
  • Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.
  • Konsepsi RUU tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan.
  • RUU yang sudah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada Pimpinan DPR.
  • Dalam surat Presiden tersebut disebutkan menteri yang akan ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR.
  • DPR mulai membahas RUU tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.
  • Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.
  1. Persiapan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR (hak inisiatif) dan DPD
  • Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR (RUU tersebut dapat juga dari DPD yang diajukan kepada DPR).
  • RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
  • Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.
  • Menteri yang ditugasi oleh Presiden dalam pembahasan di DPR mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan.
  • Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
  1. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang- Undang

a)    Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, dan atau dengan DPD apabila RUU yang dibahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b)   Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya sampai pada tahap rapat komisi/panitialalat keldngkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

c)    Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU diwakili oleh komisi yang membidangi materi muatan RUU yang dibahas.

d)   Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.

e)    Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

f)    RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

g)   Dalam hal RUU tidak dapat ditanda tangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

  1.  Pengundangan dan Penyebarluasan UU
  • Setelah RUU disahkan oleh Presiden menjadi UU maka UU tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
  • Pengundangan dalam Lembaran Negara RI dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
  • Undang-Undang tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.
  • Pemerintah wajib menyebarluaskan Undang-Undang tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah sebagai berikut.

Peraturan Persiapan Pembentukan Perpu

  1.                     i.              Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang di keluarkan Presiden harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
  2.                   ii.              Pengajuan Perpu dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.
  3.                 iii.              Dalam hal Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut.
  4.                 iv.              Dalam hal Perpu ditolak oleh DPR, maka Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu tersebut.
  5. 3.      Pembahasan dan Pengesahan Perpu

Sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang- Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. Dengan demikian prosedur pembahasan Perpu di DPR sama dengan pembahasan RUU di DPR, sehingga paparan pembahasan RUL: di atas sudah memberikan gambaran yang jelas bagi pembahasan dan pengesahan Perpu menjadi UU.

DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

  1. 1.      Pengertian

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dewan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui Pemilihan Umum.

  1. 2.      Struktur

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara,

Susunan dan Keanggotaan :

  • DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
  •  (a)Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. (b)  Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. (c) Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. (d) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota Negara Republik Indonesia.
  • Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
  • 1) Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD. 2) Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPD.
  1. 3.      Fungsi

Pasal 22 UUD 1945 secara ekplisit telah menyebutkan dan menyatakan tugas dan kewenangan DPD RIyang dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu

a)         Fungsi legislasi

Pada fungsi legislasi, DPD RI mengajukan rancangan undang-undang dan melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang meskipun dibatasi hanya pada bidang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b)        Fungsi pertimbangan

Fungsi Pertimbangan berupa pemberian pertimbangan kepada DPR RI dalam melakukan pembahasan sebuah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Adapun fungsi pengawasan berupa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, serta pendidikan dan agama

c)         Fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan atas pelaksanaan legislasi tertentu. Adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

  1. 4.      Wewenang.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 224, menyebutkan bahwa DPD mempunyai tugas dan wewenang untuk:

  • Dapat  mengajukan  kepada  DPR  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
    serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
  •  Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a
  •  Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang  yang  diajukan  oleh  Presiden  atau DPR,  yang  berkaitan  dengan  hal  sebagaimana dimaksud dalam huruf a
  • Memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  atas rancangan  undang-undang  tentang  APBN  dan rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan pajak, pendidikan, dan agama
  • Dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam,  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,
    pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
  • Menyampaikan  hasil  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan  undang-undang  APBN,  pajak, pendidikan,  dan  agama  kepada  DPR  sebagai  bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
  • Menerima  hasil  pemeriksaan  atas  keuangan  negara dari  BPK  sebagai  bahan  membuat  pertimbangan kepada DPR  tentang  rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN
  • Memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  dalam pemilihan anggota BPK
  • Ikut  serta  dalam  penyusunan  program  legislasi nasional  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
  1. 5.      Hak dan kewajiban

DPD mempunyai hak :

  • Mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal  42 ayat (1) dan (2) kepada DPR
  • Ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal  43 ayat (1)

Hak Anggota DPD :

  • Menyampaikan usul dan pendapat; oleh karena itu setiap anggota DPD tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan, namun demikian tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap dengan memerhatikan tatakrama, etika dan moral serta sopan santun dan kepatutan sebagai wakil.
  • Memilih dan dipilih;
  • Membela diri;
  • Imunitas;
  • Protokoler
  • Keuangan dan administratif.

Kewajiban Anggota DPD:

  • Mengamalkan Pancasila;
  • Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  • Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
  • Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  • Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
  • Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD
  • Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
  1. 6.      Peran DPD

Keberadaan lembaga DPD dimaksudkan untuk:

  • Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
  • Meningkatkan integrasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
  • Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemjuan daerah secara serasi dan seimbang

 

Bagan 1.1

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang dari DPD

       
     
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Sumber: Sekretariat Jenderal DPD RI

 

       
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian NKRI

  1. 1.        Pengertian

Kementrian (nama resmi : Kementrian Negara) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membagi urusan tertentu dalam pemerintahan

  1. 2.        Kedudukan

Kementrian berkedudukan di Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden

  1. 3.        Landasan hukum

Pada Bab V Pasal 17 UUD 1945 disebutkan:

a)         Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

b)         Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

c)          Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

d)         Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang

Selain UUD diatas adapun landasan lain kementerian negara, yaitu : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Kep.Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

  1. 4.        Kementerian koordinator

Menteri Koordinator, adalah Menteri Negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasi penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan dibidang yang berada dalam tanggung-jawabnya dalam kegiatan pemerintahan Negara.

Tugas Menteri Koordinator diantaranya adalah mengkoordinasi menteri-menteri pada kementerian terkait dan instansi lain yang dianggap perlu, mengkoordinasi penyusunan kebijakan, menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang koordinasinya serta mengikuti perkembangan keadaannya, melakukan koordinasi seerat-eratnya mengenai penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi dengan para Menteri Koordinator lainnya, menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan dibidang tanggung jawabnya kepada Presiden.

Dalam menjalankan segala tanggungjawabnya, Menteri Koordinator dibantu oleh staff yang terdiri dari, Sekretaris Menko, Asisten Menteri Koordinator, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dan Staff Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Kementerian Koordinator terdiri atas :

  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  • Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi :

  • sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
  • koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
  • pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
  1. 5.        Macam-macam kementerian
  • Kementrian Sekretariat Negara
  • Kementrian Agama
  • Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral
  • Kementrian Luar Negeri
  • Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Kementrian Kehutanan
  • Kementrian Keuangan
  • Kementrian Kesehatan
  • Kementrian Pertahanan
  • Kementrian Perindustrian
  • Kementrian Sosial
  • Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • Kementrian Dalam Negeri
  • Kementrian Kelautan dan Perikanan
  • Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  • Kementrian Kementrian Komunikasi dan Informatika
  • Kementrian Pekerjaan Umum
  • Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Kementrian Perhubungan
  • Kementrian Perdagangan
  • Kementrian Pertanian
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi
  • Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  • Menteri Negara Lingkungan Hidup
  • Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
  • Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
  • Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Menteri Negara Perumahan Rakyat
  • Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
  • Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
  1. 6.        Susunan Kabinet Indonesia II 2009-2014

Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 berikut dibawah ini data susunannya :

  1.  Menteri Koordinator
    1. Sekretaris Negara                                               : Sudi Silalahi
    2. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan            : Marsekal TNI Purnawirawan Djoko Suyanto
    3. Menko Kesejahteraan Rakyat                            : R.Agung laksono
    4. Menko prekonomian                                          : Hatta Rajasa
    5. Menteri yang memimpin Departemen
      1. Menteri Luar negeri  

        Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :