Web Mahasiswa

Berpacu menjadi yang terbaik

Manajemen Pengelolaan dalam Upaya Mengembangkan dan Memantapkan Multikulturalisme Indonesia

08 January 2014 - dalam Umum Oleh siti-alvi-fisip12
  1. 1.                 Pendahuluan

 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Realitas yang ada dalam bangsa Indonesia adalah terdiri dari bermacam-macam bangsa dan suku bangsa yang mengikatkan diri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masyarakat yang multikultur perlu paham multikulturalisme yang mengakui kesetaraan dalam perbedaan. Ini merupakan modal dasar dalam masyarakat yang terdiri dari lebih satu bangsa dan suku bangsa. Keberagaman menjadi warna dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Indonesia. Namun, hal ini tidak menjadi masalah serius di Indonesia,karena Indonesia sendiri telah memiliki senjata yang ampuh dalam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan  keberagaman kepentingan yang ada. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang merupakan penjabaran dari pancasila yang merupakan ideology bangsa dengan kekuatan semboyannya yakni Bhineka tunggal Ika. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Multikultural itu sendiri merupakan wujud dari pengusahaan integrasi berbagai macam budaya,suku,ras,gender ,dll yang ada di Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (plural society), yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas lebih dari 500 sukubangsa (ethnik) yang dipersatukan oleh sistem nasional dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia

Multikulturalisme sebagai suatu lintas budaya Indonesia dalam kemajemukannya (plural society)  yang merupakan wadah nyata untuk mengakomodir dan memfasilitasi berbagai etnisitas, budaya,suku, adat, dan ras yang ada di Indonesia. Dalam hal ini,implementasinya tidak hanya terbatas pada kearifan local saja,namun merupakan wujud kesatuan dalam usaha memperindah peradaban kebangsaan Indonesia. Menurut pendekatan progresif, pendidikan multicultural sangat diperlukan dalam usaha menanamkan kesadaran masyarakat multikultur dan mengembangkan sikap tenggang rasa serta toleran untuk mewujudkan kebutuhan sekaligus  kemampuan bekerjasama dengan segala perbedaan yang ada. Pada hakikatnya, konstruksi multikultural tidak begitu saja dapat  berdiri kokoh, namun terdapat fondasi yang sangat fundamental, diantaranya (1) sikap saling menghormati. (2) saling percaya, (3) kesediaan diri sendiri untuk berdampingan, (4) sikap kompromi, (5) kerjasama yang kokoh, (6) toleransi antar sesama. Keenam faktor ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Apabila salah satunya tidak ada, maka multikulturalisme ini tetap ada namun, akan terjadi banyak konflik yang mungkin membuat masyarakat kewalahan, serta pihak-pihak yang terkait dalam menanganinya.

Multikulturalisme menjadi media pengenalan dan pendalaman nilai – nilai luhur budaya masyarakat yang berguna untuk memperkaya budaya bangsa dan memperkukuh jati diri serta kepribadian bangsa. Dalam hal ini, pelestarian multikulturalisme diarahkan pada pengenalan budaya luhur Indonesia yang diwariskan pada generasi muda secara turun temurun sehingga budaya tersebut tidak hilang begitu saja, dan bisa membudidaya serta melekat pada jati diri generasi muda. Sebagai pengembangannya, multikulturalisme diarahkan pada penambahan nilai – nilai baru yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai universal yang berlaku dalam masyarakat dan tidak menganggu perpaduan keragaman budaya tradisional. Dalam masyarakat lokal sendiri,berbagai perpaduan budaya juga semakin familiar. Seperti halnya proses akulturasi, asimilasi, maupun amalgamasi yang sekarang ini tidak lagi dianggap tabu. Selain itu, berkaitan dengan keterbukaan Indonesia pada budaya luar, Indonesia sangat selektif terhadap budaya luar yang telah masuk. Dalam hal ini filtrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada ajaran moral Pancasila serta tradisi bangsa.

Perjalanan sejarah multikulturalisme sangat panjang. Ada beberapa dimensi yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, diantaranya adalah (1) faktor geografis,faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat( multikultural). Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Kondisi geografis disini adalah letak wilayah satu dengan yang lainnya. Sebagai contohnya Yogyakarta dan Surabaya. Di Yogyakarta, bahasa yang mereka gunakan sangatlah kejawen,teratur, sopan, dan halus dalam sastra jawanya. Dibandingkan dengan Surabaya, di Surabaya bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang cukup kasar,dan tidak memenuhi tata bahasa pepak jawa yang sesungguhnya. (2) Pengaruh budaya asing, mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural ? Ya, karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan mempengaruhi mindset mereka dan menjadikan perbedaan antara budaya asli dengan budaya yang telah bercampur dengan budaya luar. Sebagai contohnya sekarang ini di Indonesia, moral Indonesia semakin merosot. Generasi muda pada umumnya telah mengenal dunia malam melebihi batasnya. Istilahnya “Dunia Tak Pernah Tidur”. Sebagian dari generasi muda have fun dan terbiasa dengan dunia clubbing yang identik dengan diskotik dan minuman keras. (3) Kondisi iklim yang berbeda, maksudnya hampir sama dengan  perbedaan letak geografis suatu daerah.

Sebenarnya teori Multikulturalisme memiliki sederet masalah dalam kaitannya dengan wacana yang hendak dilingkupinya. Dalam bagian selanjutnya, hal inilah yang akan menjadi bahasan penulis. Masalah-masalah di Seputar Teori Multikulturalisme,
ada banyak masalah yang menjadi bagian dari kajian Multikulturalisme. Di antara banyak masalah tersebut, yang terpenting adalah problem lokalitas vs globalisasi, homogenitas vs heterogenitas, Kapitalisme, dan juga masalah toleransi.Lokalitas selalu menjadi sorotan Multikulturalisme karena ia tidak dipisahkan dari problem minoritas. Walaupun demikian, lokalitas juga bisa berarti lebih luas bila menyangkut bangsa-bangsa yang terjajah. Sebab, ini akan berhadapan dengan konteks globalisasi. Lokalitas pun menjadi lebih penting untuk diperhatikan karena aspek-aspek dari lokalitas ini mulai tergerus oleh budaya global melalui proses globalisasi. Apa yang kita temui sebagai kearifan lokal sekarang mulai hilang tergantikan oleh perspektif global yang cenderung berisi perspektif dominan Eropasentrisme. Pada sisi ini, Multikulturalisme dengan segala hal yang dibawanya, ingin menyelamatkan aspek-aspek lokalitas tersebut.Masih karena pengaruh globalisasi, homogenitas mulai muncul sebagai persoalan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang dituntut untuk berbudaya seperti Eropasentris dalam hal pakaian, makanan, penghasilan, cara bicara, tingkah laku, maupun pola pikir. Semuanya itu dikonsumsi menurut cita rasa global. Atas hal yang demikian ini, Multikulturalisme ingin menjaga supaya aspek heterogenitas dari budaya-budaya yang ada itu tumbuh dan berkembang dengan baik.Namun, dari efek globalisasi yang paling parah adalah berkembangnya paham Kapitalisme dalam seluruh lapisan budaya dan masyarakat. Apa pun hanya menjadi komoditas yang sebaiknya “dapat” diperjualbelikan. Ini tantangan besar bagi Multikulturalisme. Sebab, bisa jadi Multikulturalisme itu hanya barang dagangan intelektual baru yang perlu kita konsumsi dari Eropasentrisme.Yang terakhir, ketika dalam teori Multikulturalisme dibuka ruang yang sangat bebas untuk toleransi, hal ini ternyata menimbulkan masalah pula. Sebab, toleransi pada akhirnya akan menemui jalan buntu ketika dihadapkan pada wacana intoleransi. Namun, Indonesia sendiri tidak henti-hentinya mengalokasikan upayanya dalam pengembangan jiwa kesatuan dan persatuan Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pengembangan jiwa ini tentu tidak hanya cukup berkat kosong saja. Namun ada usaha-usaha yang melingkupinya,seperti adanya pendidikan multikulturalisme, study excursie dalam perguruan tinggi, seminar lokakarya budaya, pentas budaya, dsb. Kegiatan ini tidak semata-mata berdiri. Mereka memiliki landasan dan dasar yang mengatur demi terwujudnya efisiensi, dan efektifitas upaya tersebut. Seperti halnya Undang- Undang Dasar 1945,dan yang lainnya.   

Permasalahan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah bagaimana cara mengelola dan memanajemen usaha serta langkah kita dalam mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme yang ada di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya lokalitas vs globalisasi, homogenitas vs heterogenitas, Kapitalisme, dan juga toleransi menjadi masalah yang menghambat proses integrasi di negara kita.  Makalah ini berusaha menjabarkan kompleksitas keberagaman Indonesia yang semakin memperkukuh identitas dan jati diri bangsa melalui berbagai upaya yang terarah dan teratur melalui pendekatan Culture Fertilization.

  1. 2.                  Multikulturalisme sebagai suatu lintas budaya Indonesia dalam kemajemukan (plural society) di Indonesia.

Multikulturalisme sebagai suatu lintas budaya Indonesia.  Tidak dipungkiri, Indonesia negara dengan kultur beraneka ragam. Bahkan, Indonesia – oleh Parsudi Suparlan – tegas dimasukkan ke dalam kategori plural society atau masyarakat majemuk dengan sejumlah dimensi negatifnya. Kultur yang beraneka ragam (multikultur) oleh kolonial Belanda di rekayasa sedemikian rupa (ironisnya dilanjutkan oleh elit-elit politik lokal dan nasional) guna menjamin posisi kekuasaan. Masyarakat dibelah menurut kategori suku, agama, ras, dan golongan : Jadilah masyarakat majemuk. Pembelahan dilakukan dengan cara melakukan permanensi atas perbedaan lalu membenturkan satu sama lain. Hingga kini, efek pembelahan masih terasa bahkan banyak meledak dalam rentetan panjang konflik horisontal di Indonesia.

Sejumlah ilmuwan sosial menawarkan gagasan lebih bijaksana dalam mengatasi perbedaan tajam antar komunitas dalam masyarakat. Gagasan baru tersebut guna menggantikan gagasan usang masyarakat majemuk yaitu multiculturalism. Multikulturalisme dapat disebut paradigma sebab merupakan cara berpikir tandingan dalam metode hubungan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan dalam sebuah kesatuan politik. Multikulturalisme adalah gagasan politik yang hendak mengubah gagasan masyarakat majemuk yang konfliktual ke arah gagasan masyarakat multikultural yang konsensual. Untuk menyamakan sudut pandang, baiklah kami sertakan terlebih dahulu dua definisi multikulturalisme. Definisi pertama kami ambil dari Tariq Modood sementara yang kedua dari Steven Bochner. Tariq Modood mendefinisikan multikulturalisme sebagai gagasan politik, yaitu:

[...] the recognition of group difference within the public sphere of laws, policies, democratic discourses and the terms of a shared citizenship and national identity --- while sharing something in common with the political movements [...][10]

Konsep masyarakat majemuk, seiring perkembangan demokratisasi pada konteks global, semakin kehilangan signifikansinya karena efek dominasi mayoritas atas minoritas atau etnis dominan atas kurang dominan di dalam konsep usang tersebut. Konsep warisan kolonial ini perlu didekonstruksi untuk kemudian digantikan konsep multikulturalisme. Mengenai multikulturalisme, Baogang He and Will Kymlicka memberi catatan bahwa aneka bangsa dan negara di dunia kini harus menyadari bahwa keragaman adalah realitas yang tidak bisa ditolak. Keragaman elemen yang membentuk masyarakat politik (negara) tidak bisa dihomogenisasi, apalagi jika dilakukan lewat metode pemaksaan (koersif).

Bagi He and Kymlicka, upaya homogenisasi budaya di suatu negara sudah kehilangan justifikasinya. Ini akibat adanya kenyataan bahwa dalam homogenisasi budaya di negara berkategori plural society (masyarakat majemuk) yang justru terjadi adalah dominasi budaya satu atas budaya lain. He and Kymlicka memandang perbedaan adalah kodrat dan patutnya diterima saja. Hal penting yang perlu dicari solusinya bagaimana jalinan hubungan antar komunitas berbeda dapat berjalan secara harmonis. Pola pembentukan bangsa versi Kymlicaka hadir  di Indonesia. Untuk kategori multinasional, sebelum kolonialisme Belanda dan terbentuknya Indonesia, hampir setiap daerah dahulunya merupakan komunitas politik sekaligus komunitas budaya mandiri. Misalnya, Maluku Utara (kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo), Aceh (Samudera Pasai), Kalimantan (kerajaan Banjar), Sulawesi Selatan (kerajaan Bone, Wajo, Luwuk), Yogyakarta (Surakarta dan Yogyakarta), Banten (kesultanan Banten), Cirebon (kesultanan Cirebon), Sumatera bagian Timur (Deli, Palembang), dan banyak lagi di bagian-bagian lain. Raja, ratu, atau para sultan di masing-masing komunitas sebelum periode kolonial relatif mandiri secara politik. Mereka memiliki bahasa, adat, keyakinan, simbol, dan norma sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Dan, hingga kini pun eksistensi politik mereka relatif masih diakui di wilayah tertentu Indonesia, yang misalnya terjelma dalam konsep daerah istimewa

Kompleksitas sistem sosial dan budaya Indonesia serta upaya kohesinya – seiring kenyataan multinasional dan polietnis – masih belum selesai pembentukannya. Problem inti yang selalu muncul berkisar pada bagaimana mencapai konsensus nasional sebagai basis perekat antarkelompok. Pancasila sebagai basis ideologi multikulturalisme Indonesia, termasuk slogan Bhinneka Tunggal Ika, belumlah cukup tanpa pemahaman dan exercise yang lebih komprehensif dari seluruh anggota komunitas politik dan komunitas budaya yang ada. Pemerintah tidak dapat melulu menggunakan tindakan bercorak coercion guna menimbulkan pemahaman dan menjamin kohesi. Perlu upaya kreatif dari pemerintah sebagai wakil komunitas politik dan masyarakat sipil yang mewakili komunitas-komunitas budaya untuk lebih memahami posisi Pancasila di dalam konteks kebangsaan Indonesia.

Masalah yang juga biasa melatarbelakangi konflik etnis dan sektarian Indonesia adalah ekonomi. Konflik Poso jika hanya dianalisis secara dangkal adalah kisah perang agama. Padahal, pada esensinya bukan konflik agama melainkan konflik ketimpangan struktural-ekonomi antara masyarakat asli yang mayoritas Kristen dengan kaum pendatang yang mayoritas Islam. Kejadian serupa juga terjadi di Ambon, yang lebih diakibatkan kegamangan posisi status quo elit dan masyarakat Ambon Kristen atas peralihan politik nasional di level pusat, berupa peralihan kuda-kuda kekuasaan Soeharto dari ABRI menuju Islam modernis.

Sebagai ideologi, multikulturalisme tidaklah asing dan masih memiliki optimismenya di Indonesia. Ini mengandaikan pemerintah pusat lebih cerdas dalam memetakan karakteristik suku bangsa yang bergabung dengan Indonesia serta political will untuk melakukan budaya dialog antarbudaya serta serius melakukan pemerataan pembangunan ekonomi, yang lebih mengakomodasi komposit polietnis yang kepentingannya saling berbeda dan kadang saling bersaing. Di sinilah sesungguhnya peran vital pemerintah pusat selaku regulator politik dan penetrator ayat-ayat konstitusi ke setiap sub-sub nasional negara. Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa diserahkan kepada free fight capitalism. Peran pemerintah harus mengenyahkan tata politik kolonial yang sekadar juragan tanpa kehendak baik memperhatikan karakteristik budaya dan masyarakat daerah layaknya pemerintahan kolonial menyukai konsep masyarakat majemuk.

  1. 3.                  Problem lokalitas vs globalisasi, homogenitas vs heterogenitas, Kapitalisme, dan toleransi.

Ada banyak masalah yang menjadi bagian dari kajian Multikulturalisme. Di antara banyak masalah tersebut, yang terpenting adalah problem lokalitas vs globalisasi, homogenitas vs heterogenitas, Kapitalisme, dan juga masalah toleransi.

Lokalitas selalu menjadi sorotan Multikulturalisme karena ia tidak dipisahkan dari problem minoritas. Walaupun demikian, lokalitas juga bisa berarti lebih luas bila menyangkut bangsa-bangsa yang terjajah. Sebab, ini akan berhadapan dengan konteks globalisasi. Lokalitas pun menjadi lebih penting untuk diperhatikan karena aspek-aspek dari lokalitas ini mulai tergerus oleh budaya global melalui proses globalisasi. Masih karena pengaruh globalisasi, homogenitas mulai muncul sebagai persoalan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang dituntut untuk berbudaya seperti Eropasentris dalam hal pakaian, makanan, penghasilan, cara bicara, tingkah laku, maupun pola pikir. Semuanya itu dikonsumsi menurut cita rasa global. Atas hal yang demikian ini, Multikulturalisme ingin menjaga supaya aspek heterogenitas dari budaya-budaya yang ada itu tumbuh dan berkembang dengan baik .
Namun, dari efek globalisasi yang paling parah adalah berkembangnya paham Kapitalisme dalam seluruh lapisan budaya dan masyarakat. Apa pun hanya menjadi komoditas yang sebaiknya “dapat” diperjualbelikan. Ini tantangan besar bagi Multikulturalisme. Sebab, bisa jadi Multikulturalisme itu hanya barang dagangan intelektual baru yang perlu kita konsumsi dari Eropasentrisme.

Yang terakhir, ketika dalam teori Multikulturalisme dibuka ruang yang sangat bebas untuk toleransi, hal ini ternyata menimbulkan masalah pula. Sebab, toleransi pada akhirnya akan menemui jalan buntu ketika dihadapkan pada wacana intoleransi. Sebagai bangsa dengan beragam kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap muncunya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Akar munculnya konflik dalam masyarakat multikultur disebabkan oleh : (1) adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi ( acces to economic resources and to means of production ); (2) perluasan batas-batas sosial budaya ( social and cultural borderline expansion ); (3) dan benturan kepentingan politik, idiologi, dan agama ( conflict of political, ideology, and religious interest )

  1. 4.                  Multikulturalisme sebagai suatu lintas budaya Indonesia dalam kemajemukannya (plural society) yang berusaha mengentaskan problem lokalitas vs globalisasi, homogenitas vs heterogenitas, kapitalisme dan toleransi.

Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi pilar nasionalisme bagi Indonesia adalah kesetiaan kepada lokalitas (budaya lokal). Setiap budaya lokal memiliki rumusan nilai etik moral yang jelas, yang menjadi pranata atau norma sosial sebuah komunitas masyarakat. Kesetiaan terhadap lokalitas bermakna setia terhadap nilai-nilai yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Kesetiaan terhadap lokalitas menjadi jaminan bagi kualitas mental dan moral setiap anggota masyarakatnya. Jika ditarik garis lurus, jati diri dan kepribadian bangsa adalah berakar pada kesetiaan masing-masing individu terhadap lokalitasnya. Itulah mengapa founding fathers kita mengusung Pancasila sebagai dasar negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semangat kebangsaan kita.

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :