Web Mahasiswa

Berpacu menjadi yang terbaik

Filsafat Normatif bagi Administrator Negara

08 January 2014 - dalam Umum Oleh siti-alvi-fisip12

 

Filsafat Normatif bagi Administrator Negara

Pelbagai teori filosofis yang sering dijadikan landasan, baik itu yang berasal dari hukum abadi (naturalisme). Hukum utilitarian, hukum deontologis, individualisme, maupun teori kebebasan pribadi, ternyata tidak selalu memuaskan dalam memcahkan persoalan. Tidak ada satupun sistem tunggal yang dapat dijadikan penuntun dalam mengatasi masalah-masalah etis yang pelik. Namun, buka berarti administrator dapat berbuat sekehendak hati mereka, sebab, bagaimanapun tindakan mereka menyangkut orang lain, dan orang lain itu adalah masyarakat umum yang telah memberikan kepadanya wewenang untuk mengambil keputusan. Administrator punya kewajiban kepada publik dan ia tidak tidak boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban itu.

Pertama-tama harus disadari bahwa semua pertimbangan normatif harus menuju kepada kebaikan bersama. Setelah itu, seorang administrator hendaknya selalu mawas diri untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sebagai kewajiban yang harus mengangkat harkat manusia.

Salah satu prinsip moral adalah kebajikan (virtue). Aristoteles mendefinisikan kebajikan sebagai :

 

Virtue is a habit or a state of character concerned with choice, lying in a mean, i. e., a mean relative to us, this being determined  by a rational principle, and by that principle  by which then man practical would be determined it. ”  

 

Aristoteles mendeskripsikan 10 macam kebajikan berserta dengan konsep-konsep relevan berikut ini yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan itu.

Cacat                                       Kebajikan                                Ekses

Pengecut                                 Berani                                      Gegabah

Tidak nalar                              Sederhana                               Semau sendiri

Picik                                        Bebas                                      Boros

Kikir                                        Indah                                       Vulgar

Rndah diri                               Bangga                                    Takabur

Malas                                       Makna                                     Ambisius

Dungu                                     Tabiat Baik                              Pemberang

Kasar                                       Ramah                                     Ceroboh

Licik                                        Jujur                                        Angkuh

Kaku                                       Cerdas jenaka                          Pembadutan

 

            Nilai-nilai normatif yang juga wajib dianut administrator berkenaan dengan konsep keadilan. Niali keadilan merupakan nilai intrinsik yang sangat penting dan merupakan cita-cita tertinggi yang harus dicapai dalam segala upaya. Keadilan juga harus menjadi asas hukum bagi organisasi-organisasi politik yang terbentuk dari berbagai golongan, wilayah dan kepentingan dalam kehidupan negara. Pemerintah yang adil mengandaikan adanya hukum yang adil.

Beberapa pedoman yang harus diikuti untuk dapat berlaku dan bertindak secara adil menurut beberapa rumusan atau pendapat filsuf adalah :

1. dorongan batin yang tetap untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya;

2. tidak sewenang-wenang dan tidak membeda-bedakan orang.

 

(Plato) :

1. masing-masing unsur kejiwaan-cipta,rasa,karsa-dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya tanpa mengganggu satu sama lain;

2. budi rohani dalam keadaan tertib sebagaimana tertibnya keadaan tubuh yang sehat;

3. disiplin diri dengan perasaan hati yang dikendalikan oleh akal.

 

 

 

(Stanley Bean):

1. memiliki integritas;

2. hidup menurut asas-asas yang konsisten;

3. menolak mengambil barang berharga milik orang lain walaupun tidak ada resiko yang merugikan.

 

            Selanjutnya landasan normatif yang tidak kalah pentingnya dengan ketentuan-ketentuan diatas adalah kesediaan para administrator untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuatnya. Pengertian tanggung jawab mengandung implikasi yang begitu luas bagi administrator. Pertama-tama, pertanggung jawaban hierarkis adalah proses pertanggungjawaban secara berjenjang dalam berbagai kedudukan dalam birokrasi.kedua, pertanggungjawaban manajemen. Ilmu manajemen merupakan dasar dari setiap proses pelaksanaan tugas dalam organisasi negara. Ketiga, sistem pertanggungjawaban kemasyarakatan yang menentukan baik buruknya kualitas birokrasi serta wibawa organisasi secara keseluruhan.

 

 Dimog & Konig mengatakan :

................ every delegation of power to an agent must be accompanied by a corresponding degree of accountability.”

 

G. Etika Pembangunan ( Halaman 107 – 110 )

            Definisi yang sederhana mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik.

            Secara rinci Korten mengemukakan ciri-ciri program pembangunan pada kebanyakan negara berkembang, antara lain :

a. ketergantungan pada organisasi-organisasi birokkrasi terpusat yang hanya mempunyai sedikit kemampuan untuk menanggapi beraneka-ragam kebutuhan khas komunitas ; ketergantungan ini juga nampak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan                 “ partisipatif ”;

b. investasi yang tidak memadai dalam proses pengembangan kemampuan komunitas untuk memecahkan masalah;

c. perhatian yang kurang dalam menangani keanekaragaman masyarakat, terutama dalam hal struktur sosial pedesaan yang sangat berlapis-lapis;

d. tidak cukupnya integrasi antara komponen-komponen teknis dengan sosial dalam upaya pembangunan.

 

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :