Web Mahasiswa

Berpacu menjadi yang terbaik

BEBERAPA KONSEPSI TENTANG LEGITIMASI, KEKUASAAN, DAN ADMINISTRASI NEGARA

08 January 2014 - dalam Umum Oleh siti-alvi-fisip12

BAB II

BEBERAPA KONSEPSI TENTANG LEGITIMASI, KEKUASAAN, DAN ADMINISTRASI NEGARA

 

  1. A.                Antara Legitimasi Sosiologis,dan Legitimasi Etis.

Kata Legitimasi berasal dari kata latin “lex” yang berarti hukum.Dalam perkembanganya legitimasi mencakup hukum formal, hukum kemasyarakatan, dan norma-norma etis.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang memengaruhi itu.

Konsep legitimasi sosiologis didasarkan atas kesukarelaan kelompok untuk menyerahkan hak kepada orang yang terpilih untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan yang menyangkut masyarakat tersebut.

3 corak legitimasi sosiologis (kewenangan) melalui konsepsinya tentang domination dalam masyarakat :

  • Kewenangan Tradisional
  • Kewenangan Karismatik
  • Kewenangan Legal-Irasional

Kewenangan dianggap absah apabila sebagian besar masyarakat telah yakin, patuh, dan tunduk terhadap seseorang yang memerintah mereka

            Ciri spesifik Legitimasi etis

  • Kerangka legitimasietis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut manusia hendak diselesaikan secara etis termasuk masalah kekuasaan.
  • Legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia yang merupakan landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum pada suatu negara.

 

  1. B.                Legitimasi Kekuasaan Negara Menurut Beberapa Pemikir

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi demi berlangsungnya suatu kehidupan. Namun setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sedangkan barang yanga ada terbatas. Dalam pemenuhannya tentunya dibutuhkan suatu persaingan. Acapkali dalam pemenuhan kebutuhan ini sering didapat minimnya nilai kepuasan dalam pribadi seseorang. Hal inilah yang bisa menimbulkan terjadinya sutu gejolak dan persaingan.

Negara adalah suatu bentukan permanen yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dalam suatu teritorial dan organisasi dibawah pemerintahan yang bebas dari kontrol luar serta membentuk dan memberlakukan hukum di dalam batas-batas negara tersebut.

            Unsur-unsur negara:

a)      Penduduk

b)      Wilayah

c)      Pemerintahan/Organisasi politik

d)     Kedaulatan, yang terdiri atas kedaulatan eksternal dan internal.

Beberapa Pemikiran Filsuf dan Ahli Kenegaraan Mengenai Persoalan Negara Ini

  • PLATO

Plato terpengaruh ajaran socrates bahwa kebajikan (Virtue) berisi mengenai hal-hal yang baik,karena itu masalah bagi kita semua adalah membangun negara yang didalamnya semua orang tertarik pada kebijakan yang semuanya didasarkan atas logika. Idealnya teori ini membahas tentang perbaikan cita-cita rakyat.

Teorinya ialah MERITOKRASI, dan IDEALISME (kekuasaan yang didasarkan ataspotensi nalar dan pemikiran yang dimiliki manusia). Kedua teori ini berkonsepsi “filsuf raja” atau “raja filsuf” yang disebut inti Teori Plato. Kelemahannya adalah tidak bisa menemukan cara untuk mengetahui tingkat ketulusan pemimpin untuk benar-benar memimpin secara adil dan tidak korupsi, serta mencari cara untuk mengetahui potensi calon pemimpin itu.

  • THOMAS AQUINAS

Masalah yang dibahas ialah kemasyarakatan dalam konteks ruang tempat tinggal, hal-hal yang mengenai masalah dunia, serta kepemilikan material.

Keadilan itu ada 2 bentuk  yaitu keadilan yang bertumpu dari transaksi-transaksi (penjualan, pembelian,serta semua aktifitas dalam pasar), dan keadilan dalam memberikan hak sesuai pangkat yang dimiliki tiap individu.

Hukumnya:

  • Hukum Abadi (Lex Eterna) yakni tergantung pada kearifan illahi yang merupakan landasan dari segala ciptaan.
  • Hukum kodrat yakni kekuasan yang berlandaskan atas hal-hal yang absah, rasional,dan sesuai dengan martabat manusia
  • Hukum buatan manusia yakni kekuasaan yang dilaksanakan melalui perjanjian penguasa dan rakyatny untuk mencapai suatu keputusan masyrakat dan kesejahteraan umum. Kekuasaan harus memihak pada rakyatatau masyarakat umum. Pemerintahan itu memiliki 2 corak yakni pemerintahan despotik dan pemerintahan politik.
  • NICCOLO MACHIAEVELLI

Pemikiran ini bercorak sinisme yang kuat. Pemikirannya ialah negara merupakan pusat kekuasaan yang sepenuhnya didukung oleh rakyat,ia harus berbagi kesejahteraan dengan rakyat. Penguasa juga harus memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekeasaan yang dimilikinya. Kaidah yang dianut ialah bahwa apa yang baik adalah segala sesuatu yang mampu menunjang kekayaan negara.

Machiaevelli memisahkan antara prinsip moraldan prinsip ketatanegaraan. Ia berfikir sekejam apapun dan sekasar apapun tindakan penguasa apabila dipakai secara tepat, tujuannya sukses, tidak menjadi masalah. Tindakan ini merupakan sarana stabilisasi kekuasaan raja yang mutlak. Pemikiran ini masuk akal dan banyak pengikutnya.

  • THOMAS HOBBES

Dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologis terhadap motivasi tindakan manusia yang berpengaruh saat manusia memegang kekuasaan.

Pemikiran Hobbes ini mencegah, membatasi dan menyelesaikan konflik serta terwujidnya keadilan dilakukan melalui sarana hukum yang didasari atas efisiensi sosial.

  • JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Rousseau  merupakan pemikir yang utopis. Pemikir ini memandang  ketertiban dalam masyarakat didapat atas persamaan hak. Asumsinya adalah manusia itu sebenarnya baik dengan niatnya untuk melestarikan kebebasan, kesejahteraan individu dan persamaan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan terarah. Rousseau sesungguhnya sangat mencintai adanya kesamaan dan ketenangan yang dijamin oleh negara melalui keutuhan masyarakat yang organis.


c. Pelayanan Umum

                Sadar atau tidak, setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal di sebuah tempat melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara , keberadaan birokrasi pemerintahan menjadi suatu conditio sine quanon yg tidak bisa ditawar-tawar lagi dan ia akan selalu menentukan aktivitas mereka. Pelayanan umum tersebut menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, kesejahteraan sosial, dan masih banyak lagi. Begitu luas ruang lingkup jasa pelayanan umum sehingga semua orang mau tidak mau hars menerima baha intervensi birokrasi melalui pelayanan umum itu absah adanya.

                Akan tetapi, pernyataan etis kembali muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian (concern) para aparatur birokrasi terhadap kebutuhan warga negara tersebut. Untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana saja pengguna jasa sering dihadapkan pada kesulitan-kesuliatan yang mengada-ada dan berbelit belit. Kelambanan pelayanan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan di tingkat bawah, tetapi juga masih banyak faktor yang mempengaruhi buruknya tata kerja dalam birokrasi. Karena terlalu berorientasi  kepada kegiatan dan pertanggungjawaban formal. Gaya tersebut membawa pengaruh tidak terpacunya pegawai kepada hasil dan kualitas pelayanan umum. Akibatnya pegawai menjadi takut berbuat keliru, bertindak, dan mengambil resiko. Sehingga sulit terjadi perubahan yang sesungguhnya.

                Hambatan-hambatan di atas tak lepas dari sistem dan mekanisme kerja yang diterapkan dalam birokrasi pemerintahan kita. Keharusan untuk mencapai target waktu seringkali mengorbankan cara kerja serta tujuan akhirnya. Seperti contoh penerapan prosedur DIP (Daftar Isian Proyek) yang menghendaki “kelancaran” pelaksanaan tugas yang bersifat prosedural,ketepatan waktu,dan ketaatan pada jalur-jalur kewenangan, dampak positif penerapan sistem ini adalah peraturan yang ada efisiensi dapat ditingkatkan dan volume proyek-proyek pembangunan yang diselesaikan akan bertambah. Namun dampak negatifnya kecenderungan bahwa kekuasaan dan wewenang bergeser ke atas. Keleluasan untuk bertindak pada akhirnya sangat terbatas berhubung dengan struktur keuangan pada tingkat yang ebih atas.

                Kecenderungan lain yang melekat dalam birokrasi adalah kurang diperhatikannya asas keterjangkauan dan pemerataan. Secara normatif birokrasi seharusnya memihak pada golongan miskin karena mereka lah yang perlu dibantu untuk ikut menikmati hasil pembangunan. Tetapi dalam kenyataannya sangat disayangkan karena birokrasi cenderung menghindari kelompok miskin. Dalam banyak hal birokrasi cenderung mempertajam stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat sehingga semakin terlihat pemisah antara orang miskin dan kaya. Lebih dari itu masalah prosedur juga melanda insitusi-institusi pemerintah yang seharusnya melaksanakan aktivitas secara profesional.

                Oleh sebab itu langkah debirokratisasimerupakan hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, dan pelaksanaannya pada jajaran aparat pemerintahan hendaknya dijaga konsistensinya. Namun, perlu diingat bahwa swastanisasi sektor-sektor pelayanan publik pemerintah tidak harus lepas tangan. Karena dalam bidang-bidang tertentu hanya pemerintahlah yang mampu memerankan tugas-tugas itu.

                Bentuk organisasi birokrasi yang diharapkan memiliki daya tanggap yang baik terhadap kepentingan umum adalah bentuk organis adaptif. Ciri-ciri pokok yang terdapat di dalamnya antara lain :
1. Berorientasi kepada kebutuhan para pemakai jasa
2. Bersifat kreatif dan inovatif
3.menganggap SDM sebagai modal tetap jangka panjang
4. Kepemimpinan yang berkemampuan mempersatukan berbagai kepentingan sehingga  menimbulkan adanya sinergisme.

d. Moral Individu Atau Moral Kelompok

                Empat komponen permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik telah diuraikan yaitu, permasalahan keadilan sosial, partisipasi, dan aspirasi masyarakat, lingkungan hidup, serta pelayanan umum. Itu semua merupakan persoalan yang cukup aktual di negara demokratis. Mempelajari etika berarti memahami sifat dasar tindakan manusia, pertentangan moral yang ada di batinnya, pertimbangan moral yang mendasarinya, kesadaran moral, kewajiban-kewajiban moral, juga kelakuan moral yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.

                Administrasi yang bertalian dengan penyelenggaraan pemerintahan tampaknya merupakan bidang kegiatan yang cukup rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan keungan,dan pemanfaatan jabatan untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral. Oleh karena itu administrasi ingin mengkaji lebih dalam makna filosofis yang terdapatdi belakang setiap tindakan sekaligus merumuskan standar norma yang wajib diikuti oleh mereka. Sebagai lmu etika terapan, etiak tidak hanya berhenti kepada pemahaman filosofis, tetapi juga menawarkan  pedoman-pedoman bagi administrator dan birokrat dalam menghadapi dilema etis.

                Dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan, kebanyakan isu akan muncul bilamana seorang pegawai negeri tidak dapat memuaskan setiap orang. Cara-cara seorang pejabat untuk membuat keputusan, bahkan untuk hal yang bersifat repetitif selalu disertai dengan resiko bahwa ia mengecewakan sebagianwarga negara sekaligus memuaskan warga negara yang lain. Dengan demikian, ada dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan keputusan pejabat, yaitu:
1. Aspek lazim (pervasive aspect)  yaitu cara-cara dimana kebijakan dan praktik pelaksanaan tugas pegawai negeri mendukung sikap-sikap dan titik tinjauan yang memungkinkan tanggung jawab atas kinerja.
2. Aspek terbatas (limited aspect) yaitu cara-cara dimana pertanggungjawaban moral untukkebijakan-kebijakanyangmasuk akal itu sendiri dilaksanakan.

                Singkat kata, jika norma yang melekat pada pejabat negara itu dibedakan menurut lingkup organisatoris, mereka harus menaati kaidah-kaidahnya secara internal maupun eksternal. Sebagai bagian dari organisasi publik mereka wajib menaati aturan mainnya, dan sebagai masyarakat merekawajib mengusahakankesejahteraan untuk bagian terbesar masyarakat. 

                Pengabaian atas fakta-fakta yang bermanfaat bagi suatu kebijakan, kelemahan integritas, mungkin dapat dimasukkan dalam pelanggaran moral. Olleh karena itu untuk menjaga keutuhan nilai moral pejabat harus memiliki ketegasan sikap dan dituntut untuk peka terhadap maksud tersembunyi dibalik interaksi antar pejabat atau kelompok tertentu. Penyelewengan seolah olah membudaya di lingkungan tertentu karena para pejabat sudah tidak lagi memiliki “filter” moral dan integritas jabatan dalam melaksanakan kewajibannya. Rayuan para investor, desakan untuk hidup mewah, atau arus penyimpangan demi penyimpangan yang dilakukan rekan sekerja seringkali menjadi penyebab lunturnya nurani.


e. Analisis Etika

Pada umumnya, suatu tindakan atau perilaku disebut bermoral sejauh itu tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, mengarah kepada kebaikan, dan sesuai dengan martabat seseorang menjadi manusia. Namun, tindakan atau perilaku baik atau buruknya yang menentukan adalah hati nurani. Pada pengertian moralisme legal, dapat dirumuskan dua sisi. Sisi moral, bahwa tindakan-tindakan tertentu secara instrinsik dapat disebut salah, dan sisi legal, bahwa tindakan-tindakan salah adalan yang ilegal atau melawan hukum.

Persoalan yang dikupas pada etika administrasi negara adalah pemilihan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat negara. Sebagaimana yang pernah dikatakan, dalam melaksanakan tugas-tugas mulia sebagai abdi masyarakat para pejabat negara sering tidak dapat membedakan antara kepentingan pribadi, kelompok, partai, golongan, atau kepentingan masyarakat. Hal itu memunculkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan norma etika ataupun norma hukum. Hanya dengan memakai analitis etis kita dapat melihat secara cermat apakah suatu perbuatan dapat dibenarkan atau tidak. Karena prespektif etis tidak pernah menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan, walaupun tujuan itu baik.

Disebutkan tipe-tipe pelanggaran atau permasalahan yang sering dilakukan seorang pegawai negara, antara lain :

  1. Ketidakjujuran (dishonesty) , melakukan tindakan-tindakan tidak jujur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
  2. Perilaku yang buruk, misalnya tindakan penyuapan (bribery), uang sogok, suap, atau uang semir yang merupakan perilaku buruk.
  3. Konflik kepentingan, pejabat publik serng dihadapkan pada posisi konflik kepentingan, sehingga hukum kadangkala tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
  4. Melanggar peraturan perundanganm bertindak tanpa wewenang yang sah.
  5. Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan, seringkali seorang atasan bertindak semena-mena terhadap bawahan dengan alasan yang tidak efisien.
  6. Pelanggaran terhadap prosedur, pelanggaran pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah.
  7. Tidak menghormati kehendak pembuat peraturaan perundangan.
  8. Inefisiensi atau pemborosan, pemborosan dana, waktu baarang, atau sumber-sumber daya milik negara.
  9. Menutup-nutupi kesalahan, pejabat publik seringkali menolak memberikan keterangan yang sesungguhnya pada badan legislatif.

10.  Kegagalan mengambil prakarsa, sering gagal dalam membuat keputusan yang positif dalam melaksanakan kewenangan menurut hukum.

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :